Bisnis.com, JAKARTA - Kasus korupsi pada skala politik nasional berpeluang memberikan dampak negatif terhadap para calon kepala daerah dari partai berkaitan yang melaju di Pilkada 2020.
Pengamat Politik Ujang Komarudin mencontohkan, di antaranya kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dari Gerindra dan Menteri Sosial Juliari Batubara dari PDIP.
"Kasus skala nasional, apalagi korupsi, besar apa kecil pasti berdampak pada politik lokal seperti Pilkada. Tapi, dampaknya pasti sudah disntisipasi oleh tim pemenangan," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini kepada Bisnis, Rabu (9/12/2020).
Ujang menyebutkan contoh nyatanya dialami oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, tokoh wanita Gerindra yang kini tengah berkontestasi di Pilkada Serentak 2020 sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan.
"Kemarin diakui sendiri oleh Saras kan, kredibilitasnya turun, berkurang. Tapi daerah per daerah memang beda, tergantung juga kondisi kebatinan masyarakat di sana," tambah Ujang.
Namun, justru inilah yang dikhawatirkan Ujang. Pasalnya, tak jarang demi mengembalikan nama, akhirnya para calon kepala daerah terdampak tersebut menggunakan praktik-praktik kotor seperi money politics.
Baca Juga
Terlebih, partai politik pasti benar-benar berjuang keras mempertahankan basis masanya, tak terkecuali lewat memenangkan calon kepala daerah yang diusung di daerah tersebut.
"Jadi kalau misalnya wakil parpol tersebut tetap terpilih, bisa jadi karena tingkat kecintaan masyarakat daerah itu terhadap parpol, tapi bisa juga karena hubungan yang terbangun hanya hubungan pragmatis, sekadar janji politik atau politik uang. Makanya fenomena seperti ini perlu kita awasi betul," ujarnya.
