Binis.com, JAKARTA--Iran akan kembali mematuhi kesepakatan nuklir secara penuh segera setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mencabut semua sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump, ujar menteri luar negeri negara itu.
Sebagai parameter untuk hubungan baru dengan Washington, Menlu Iran, Javad Zarif juga mengatakan tidak akan meminta AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif bersama (JCPoA), sebelum mencabut sanksi. Artinya Iran membutuhkan semacam jaminan.
Dia tampaknya mengesampingkan negosiasi ulang kesepakatan yang ada, meskipun AS mengatakan bahwa dengan banyak klausul utamanya yang akan berakhir pada 2025, klausul penghentian baru diperlukan.
Hal itu disampaikan Zarif saat berbicara di konferensi Roma Med 2020 melalui tautan video saat tim Biden membahas cara mendekati Timur Tengah seperti dikutip TheGuardian.com, Jumat (4/12/2020).
Dia mengatakan kepada hadirin bahwa pemerintah Iran tidak menyukai resolusi parlemen Iran yang disahkan pada hari Selasa yang mengharuskan negara itu untuk meningkatkan kegiatan pengayaan uraniumnya dan berpotensi mengakhiri program inspeksi PBB pada Februari jika sanksi AS tidak dicabut.
Namun dia mengatakan bahwa “seperti demokrasi mana pun, ketika undang-undang melalui semua prosedur hukumnya telah ditetapkan maka kewajiban pemerintah untuk menjalankannya”.
Dia mengatakan resolusi itu "tidak dapat diubah" dan akan hilang jika AS mencabut sanksi sehinngga memungkinkan Iran untuk kembali ke kepatuhan penuh pada kesepakatan itu.
Banyak kritikus kesepakatan tersebut mengatakan beberapa pembatasan pengayaan kunci berakhir pada awal 2025 sehingga diperlukan batasan baru. Ada juga kekhawatiran bahwa jika Iran menuntut agar AS kembali ke JCPoA dengan syarat yang mencegahnya untuk bertindak secara sepihak, AS mungkin merasa telah kehilangan pengaruh negosiasi atas Iran untuk memperbarui kesepakatan.
