Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Posisi Menteri KKP Kosong, Momentum Jokowi Reshuffle Kabinet

Edhy Prabowo resmi mundur sebagai Menteri KKP usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada ekspor benih lobster.
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020)./Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan kosongnya jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memulai reshuffle kabinet Indonesia Maju. Tindakan itu diyakini akan mengembalikan kepercayaan publik pada periode kedua kepemimpinannya.

Edhy Prabowo resmi mundur sebagai Menteri KKP usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada ekspor benih lobster. Saat ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Ad Interim KKP.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan kekosongan satu jabatan menteri dapat dijadikan pintu masuk melakukan rehuffle kabinet. Jokowi kata dia bisa menyusun ulang sejumlah jabatan yang perlu diganti dengan sosok baru.

“Kalau dijadikan pintu masuk reshuffle kabinet, maka bisa dikocok ulang komposisi [jabaran menteri]. Ini bisa dijadikan momentum untuk melakukan reshuffle, mengocok ulang kabinet,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/11/2020).

Dia mengatakan kepercayaan publik terhadap kinerja sejumlah menteri Jokowi mulai menurun. Penyusunan ulang kabinet diyakini akan meningkatkan kembali kepercayaan publik.

“Pada periode pertama kan begitu, ketika peforma kinerja buruk karena kinerja menteri kurang maksimal maka dilakukan reshuffle,” ujarnya.

Dia menuturkan apabila Jokowi benar me-reshuffle kabinet, sejumlah kementerian dapat dipertimbangkan untuk dirombak. Meski tak menyebut secara spesifik, Karyono menyebut posisi kementerian di bidang ekonomi, kesehatan perlu dievaluasi.

Selain itu, posisi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Letjen Doni Monardo juga perlu jadi pertimbangan untuk di-reshuffle. Karyono menilai Doni kurang tegas dalam penanganan Covid-19.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memperkirakan jabatan Menteri KKP tidak lagi diberikan kepada Gerindra.

Kata dia, Jokowi bisa jadi melakukan penyegaran dengan merotasi jatah Gerindra di kementerian lain. Selain itu, Jokowi belum memberikan jatah menteri kepada partai pendukung lainnya seperti PAN.

“Mungkin dari tragedi ini PAN mendapat kesempatan untuk memimpin KKP. Saya menilai ada 2 parpol yang berpeluang, PDIP atau PAN. saya harapkan Jokowi memilih profesional atau mix untuk memimpin KKP,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper