Bisnis.com, JAKARTA — Setelah calon presiden Joe Biden menyatakan memenangkan Pilpres 2020, Presiden Donald Trump dan pejabat Gedung Putih menyatakan belum akan mengakui kemenangan itu dalam waktu dekat.
Presiden, yang telah menghabiskan waktunya mengkritisi hasil pemilu dengan tuduhan kecurangan yang tidak terbukti, berjanji akan terus mengambil langkah hukum untuk memenangkan suara di negara bagian yang memberi Biden kemenangan dalam pemungutan suara hari Selasa lalu.
Para pembantu Trump dan pendukungnya dari Partai Republik mendukung strateginya tersebut. Fakta sederhananya, menurut Trump, adalah pemilihan ini masih jauh dari selesai karena status Joe Biden belum diresmikan sebagai pemenang di negara bagian mana pun.
"Apalagi di negara bagian yang sangat diperebutkan atau negara bagian, di mana kampanye kami memiliki gugatan hukum yang valid dan sah dan dapat menentukan pemenang akhir," kata Trump dalam sebuah pernyataan seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Minggu (8/11/2020).
Sementara itu, sejumlah penasihat presiden secara pribadi mengakui bahwa peluang mantan pengusaha itu untuk membatalkan hasil pemilu dan tetap di Gedung Putih sangat kecil. Namun, dia menegaskan tidak ada yang salah dengan gugatan hukum tersebt.
"Dia harus membiarkan penghitungan ulang dilanjutkan, mengajukan klaim apa pun yang ada, dan kemudian jika tidak ada perubahan, dia harus mengakui," kata salah satu ajudan Trump kepada wartawan.
Partai Republik mencoba mengumpulkan dana setidaknya US$60 juta untuk mendanai tuntutan hukum di beberapa negara bagian dengan tuduhan kecurangan pemilu. Lebih dari setengah dari uang yang terkumpul akan digunakan untuk membayar utang kampanye, seperti yang tertulis dalam surat elektronik.
"Dia harus memastikan setiap suara dihitung dan menuntut transparansi. Itu menempatkan dia pada dasar retorika yang kuat," kata seorang mantan pejabat Gedung Putih lainnya.
Sementara, kalangan Republikan lainnya memperingatkan bahwa Trump dapat menodai warisannya jika pada akhirnya dia tidak keluar dengan elegan daari Gedung Putih dan akan mengikis kekuatan politiknya di masa depan.
"Tidak mungkin baginya untuk mencalonkan diri lagi pada 2024 jika dia dipandang sebagai pecundang," kata sumber Partai Republik di Kongres.
