Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menyatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan koordinator dari para Menko di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu diucapkan Fahri kepada Fadli Zon yang disiarkan melalui podcast di kanal Youtube Fadli Zon Official, Kamis (22/10/2020),
Sebelumnya, Fahri menyinggung tiga fungsi dari kabinet periode kedua di bawah pemerintahan Jokowi yang telah hilang dan berakhir menciptakan kekacauan.
“Yang pertama, fungsi data dari kabinet itu. Saya tidak merasa Presiden di-supply dengan data yang baik. Waktu Presiden disuruh memadamkan kebakaran akibat Omnibus Law, itu banyak data yang kacau,” kata Fahri Hamzah seperti dikutip Bisnis, Jum’at (23/10/2020).
Dalam tayangan video tersebut, Fahri menuturkan Presiden Joko Widodo tidak memiliki akses data yang baik dalam menangani pandemi Covid-19.
Menurutnya, hal itu menunjukkan atau permasalahan yang problematik di tubuh pemerintahan Jokowi pada periode kedua.
Baca Juga
"Kalau dapur problematik bahaya lho, masakannya bisa ada racun, kita [rakyat] bisa keracunan,” sambungnya.
Kemudian, fungsi kedua yang hilang adalah fungsi pengoperasian (operated). Fungsi ini memerlukan konsolidator yang efektif.
Sayangnya, dia menilai konsolidator yang efektif yang terdengar dan terlihat namanya di kabinet hanya Luhut Binsar Panjaitan.
Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia seharusnya berada di bawah Menko Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), tetapi diambil alih oleh Menko Maritim dan Investasi. Begitu pula dengan Menko Perekonomian yang seharusnya di bawah Airlangga Hartarto yang pada akhirnya dikoordinasikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
“Pak Luhut pun bicara polkam [politik keamanan] soal demonstrasi dan segala macam, padahal ada Menko polkam-nya [Mahfud MD]. Jadi, Pak Luhut ini bisa dibilang koordinator para Menko,” ucap Fahri.
Kemudian, politisi Partai Gelora tersebut menjabarkan susunan jajaran keberadaan koordinator Menko melalui gerakan tangannya.
“[Pertama] Presiden, [kedua] koordinator Menko, baru [ketiga] Menko. Lebih kurang setingkat Perdana Menteri. Jadi, dapur dan operator ini problematik ,” ungkapnya.
Selain itu yang ketiga, Fahri Hamzah sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar memfungsikan Ma’ruf Amin sebab dia merupakan politisi sejak era Gusdur.
Padahal, kata dia, Ma'ruf Amin merupakan salah satu politisi yang sangat dipercaya oleh Presiden RI Ke-5 Abdurrachman Wahid atau Gus Dur.
"Dia [Ma'ruf Amin] ngerti politik Indonesia. Meskipun kemudian dia menjadi Ketua Majelis Ulama, tapi dia pada dasarnya politisi,” katanya.
Karena itu, dia mengatakan persepsi masyarakat bahwa Ma'ruf Amin tidak paham politik salah besar. Justru, Ma'ruf sangat lihat dalam dunia perpolitikan.
Namun, Fahri menyayangkan Ma’ruf Amin yang menjadi kini menjadi Wakil Presiden. Pasalnya, menurut Fahri, Ma’ruf Amin bisa menjadi penasihat bagi satu pemerintahan
“Dia [Wakil Presiden Ma’ruf Amin] harusnya adalah penasihat bagi satu pemerintahan yang bersikap tenang, confident, percaya diri, terarah, dan mantap,” ucapnya.
Menurut Fahri, ketiga fungsi inilah yang tidak ada di dalam pemerintahan sehingga akan muncul percikan-percikan.
Mantan politisi PKS tersebut memperingatkan pemerintah akan gelombang aksi demonstrasi di masa depan jika tiga elemen tersebut tidak dibereskan.
“Kalau ketiga fungsi di dalam pemerintah tidak ada, kita tinggal menunggu letupan-letupan terus, ada demo, kontroversi, presiden diturunin untuk memadamkan kebakaran. Jadi, the system is not set up to handle the road of the problem,” pungkasnya.
