Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kähkönen menilai Indonesia telah berhasil mengubah sistemnya secara mendasar dalam waktu yang relatif singkat penyaluran bantuan sosial pada dekade terakhir.
Menurut Satu, terdapat dua pembelajaran dari Indonesia yang patut diikuti seluruh dunia. Pertama, Program Keluarga Harapan Indonesia merupakan program Conditional Cash Transfer terbesar kedua di seluruh dunia. Kedua, Program Bantuan Sembako dalam bentuk E-Voucher yang berfokus pada nutrisi penerima manfaat daripada sekedar distribusi beras.
Penilaian ini disampaikan dalam acara International Webinar “Delivering Social Assistance During the Pandemic: Lessons from Indonesia” yang diselenggarakan MicroSave Consulting berkoordinasi dengan Inke Maris & Associates Consultant, dan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, didukung oleh Bill & Melinda Gates Foundation.
Director of the Financial Services for the Poor Bill & Melinda Gates Foundation, Michael Wiegand, menyoroti bagaimana masih banyaknya masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan menjadi tantangan utama pendistribusian bansos dimasa depan.
“Inklusi keuangan menjadi penting dalam mempermudah proses verifikasi dan otentifikasi target penerima bansos. Selain itu, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dari pandemi, di mana sebagian besar merupakan pekerja informal atau terdampak PHK. Mengidentifikasi kebutuhan perempuan dalam mengakses bansos dan mendesain program yang didasari kebutuhan perempuan menjadi penting,” ujar Wiegand dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Wiegand, terdapat empat fokus area perbaikan. Pertama, memperluas entitas dan agen yang dapat mengakselerasi inklusi keuangan dan memfasilitasi layanan Cash In & Cash Out (CICO), seperti misalnya kantor Pos dan Teknologi Finansial (fintech). Kedua, sistem yang saling tersambung atau interoperability antara bank pemerintah maupun swasta, kantor pos dan lembaga keuangan lainnya. Ketiga, bagaimana penerima bansos yang tidak memiliki perangkat mobile tetap dapat mengakses akunnya melalui KTP atau otentikasi biometrik. Terakhir, penting juga memastikan ketersediaan uang tunai bagi agen layanan Cash In & Cash Out di seluruh Indonesia.
Indonesia dinilai sukses menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjangkau penerima manfaat dalam hitungan minggu sejak pandemi. (keterangan: Program bantuan sosial bersyarat atau PKH adalah program untuk keluarga yang syaratnya a.l mempunyai anak anak sekolah, ibu hamil, lansia dan orang cacat dan tidak ada perokok dalam keluarga)
Adapun, diskusi webinar ini mengungkap bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid, serta pembayaran Government-to-Person Payment (G2P Payment) yang terdigitalisasi dan terintegrasi menjadi penting dalam mendorong penyaluran bansos yang cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Menteri Sosial yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI Andi Dulung dalam sambutannya memaparkan berbagai upaya dan capaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memitigasi dampak sosial-ekonomi selama pandemi Covid-19, diantaranya, meningkatkan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas jangkauan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Sembako, termasuk 16,04 juta target penerima manfaat, melalui bantuan Presiden, mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program.
Menurut Andi, diperlukan perluasan investasi dalam mengembangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid, terintegrasi, inklusif, dan terpilah. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang erat antar kementerian dan lembaga (K/L) dan Pemda untuk mengelola Bantuan Sosial Tunai dan memperbarui DTKS secara berkala. Disinilah mengapa platform perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk tahun 2019 – 2024.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, menambahkan bagaimana partisipasi komunitas dan koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) kemudian menjadi sangat penting dalam memastikan akurasi database DTKS saat ini.
“Yang kami lakukan, kami mengajak komunitas untuk berpartisipasi dalam memperbaharui data yang ada, diantaranya pemimpin komunitas, pejabat desa, dan fasilitator program PKH untuk bekerja sama dan mengidentifikasi penerima manfaat saat ini dan kelompok baru yang terdampak oleh pandemi," paparnya.
Selain itu, lanjutnya, Bappenas juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan beberapa Kementerian yang relevan dalam memperbaiki akurasi data kemiskinan, melalui Sensus Sosial Ekonomi, Sensus Populasi, untuk menentukan garis kemiskinan dan kriteria yang baru yang harus digunakan dalam proses seleksi data. Metodologi ini akan diimplementasikan pertengahan tahun depan yang mencakup 100% populasi mengingat Indonesia sangat rentan dihadapkan pada musibah bencana alam dan kesehatan.”
Lebih lanjut, Pungky Sumadi kemudian juga menambahkan lima pembelajaran untuk penyaluran bantuan sosial ke depannya.
Pertama, pentingnya mengidentifikasi dan mengakomodir preferensi penerima bansos apakah lebih nyaman mencairkan dana melalui ATM ataukah agen pulsa dekat rumah. Kedua, diperlukan sistem pendukung yang dapat memverifikasi kebutuhan penerima bansos yang perlu dilibatkan dalam sistem penyaluran distribusi bansos.
Ketiga, diperlukan pembaruan peraturan pemerintah dan sistem e-KYC (Know Your Customer) yang lebih baik melalui e-KTP dan autentikasi biometrik, yang mengintegrasikan semua pelaku keuangan dan non keuangan (seperti Kantor Pos).
Keempat, pentingnya memperbarui sistem Teknologi Informasi dalam memastikan interkonektivitas antara pelaku keuangan dan penerima bansos di daerah terpencil. Terakhir, promosi literasi digital juga krusial dalam membantu penerima manfaat mengakses layanan yang tersedia.
Menjawab pertanyaan dari partisipan, Pungky Sumadi mengatakan “Target pemerintah adalah menghapus kemiskinan kronis dalam 5 tahun ke depan. Maka program-program seperti PKH dan Sembako penting dilanjutkan; penyalurannya akan dilakukan berdasarkan kerentanan, bukan cut off persentase penduduk tertentu. Pemerintah tidak menetapkan batas waktu untuk penyaluran bansos pangan dan PKH”.
Kedepannya, untuk antisipasi kemungkinan pandemi muncul kembali, Satu Kähkönen dari World Bank berpendapat, “Indonesia dalam posisi yang tepat karena sudah mempunyai visi G2P 4.0 yang telah dipikirkan secara matang dan dapat menjadi basis untuk evolusi digital yang mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan dan pertanian”.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
