Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Belanda pada Senin, 19 Oktober 2020, mengatakan bahwa mereka akan membayar 5.000 euro kepada anak-anak dari semua pria yang dieksekusi oleh pasukan kolonial selama perang kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an.
Pengumuman tersebut disampaikan menyusul keputusan pengadilan awal tahun ini yang memerintahkan negara untuk memberi kompensasi kepada janda dan anak-anak dari 11 pria yang tewas di Sulawesi Selatan Indonesia antara tahun 1946 dan 1947.
Hakim Belanda sebelumnya juga menampik argumen negara yang menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia dari bekas tuan kolonialnya terikat oleh undang-undang pembatasan.
“Anak-anak yang dapat membuktikan bahwa ayah mereka adalah korban eksekusi singkat seperti yang dijelaskan … berhak atas kompensasi,” kata Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld tulis AFP seperti dikutip dari www.macaubusiness.com, Selasa (20/10/2020).
Kompensasi tersebut, kata kedua menteri dalam sebuah surat kepada Parlemen Belanda, berjumlah 5.000 euro (US$5.900).
Namun, mereka yang mengklaim kompensasi harus memenuhi serangkaian kriteria termasuk bukti bahwa orang tua memang telah dibunuh dalam eksekusi yang terdokumentasi dan bukti ayah melalui dokumen identitas.
Baca Juga
Pengadilan Belanda sedang mendengarkan beberapa kasus kerabat lainnya dari korban yang meminta kompensasi atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan kolonial Belanda selama apa yang disebut tindakan pembersihan untuk membasmi pejuang kemerdekaan Indonesia.
Sedikitnya 860 orang tewas oleh regu tembak, sebagian besar antara Desember 1946 dan April 1947 di Sulawesi, yang saat itu disebut Celebes.
Pemerintah Belanda meminta maaf pada tahun 2013 atas pembunuhan yang dilakukan oleh tentara kolonialnya dan mengumumkan kompensasi kepada para janda dari mereka yang meninggal.
Awal tahun ini Raja Belanda Willem-Alexander juga meminta maaf—yang pertama dilakukan oleh seorang raja Belanda—atas "kekerasan yang berlebihan" selama perjuangan kemerdekaan bekas koloni itu.
