Bisnis.com, JAKARTA – Twitter Inc. tidak lagi membatasi pengguna untuk membagikan tautan ke artikel New York Post yang kontroversial. Berita tersebut berisi tuduhan yang berpotensi merugikan calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Dilansir dari Bloomberg, Twitter pada hari Rabu (14/10) mulai memblokir tautan tersebut menyusul kebijakan yang melarang pengguna membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Selain itu, Twitter juga memiliki kebijakan yang melarang berbagi dokumen hasil peretasan.
Pada Kamis malam, Twitter mengubah kebijakan materi yang diretas, dengan mengatakan tidak akan lagi memblokir distribusi materi yang diretas kecuali peretas mengedarkannya.
Juru bicara Twitter mengatakan bahwa perusahaan media sosial tersebut memutuskan bahwa informasi pribadi yang terdapat dalam e-mail, yang merupakan bagian dari berita New York Post, sekarang didistribusikan secara luas sehingga tidak lagi melanggar aturan informasi prbadi.
Adapun artikel dari New York Post tersebut menuduh bahwa Biden memiliki koneksi yang tidak tepat dengan seorang eksekutif di sebuah perusahaan energi Ukraina dan belum dikonfirmasi secara independen oleh Bloomberg. Artikel tersebut kini dapat dibagikan di Twitter.
Menurut seseorang yang mengetahui perseoalan tersebut, FBI kini tengah menyelidiki apakah e-mail yang diklaim adalah bagian dari kampanye disinformasi Rusia.
Baca Juga
Respons media sosial atas materi kontroversial tersebut memberikan pengingat yang jelas bahwa perusahaan seperti Twitter dan Facebook Inc. masih mengembangkan kebijakan penting hanya beberapa pekan sebelum pemilihan presiden AS.
Twitter telah mencoba melawan misinformasi dan disinformasi berpotensi membahayakan pemilu dan Covid-19. Perusahaan juga lebih agresif daripada Facebook dalam mengawasi penggunaan layanan oleh Presiden Donald Trump tahun ini.
Perubahan kebijakan tersebut telah memicu respons dari politisi partai Republik, yang berlanjut minggu ini setelah berita New York Post.
Ketua Kehakiman Senat Lindsey Graham dan Senator Ted Cruz mengatakan kepada wartawan bahwa mereka berencana mengajukan pemanggilan CEO Twitter Jack Dorsey untuk menghadap komite guna menjawab pertanyaan tentang kebijakannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1666924690.jpg?w=348&h=261)
