Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Twitter Kembali Ijinkan Pengguna ‘Share’ Artikel Kontroversial New York Post

Twitter pada hari Rabu (14/10) mulai memblokir tautan ke artikel tersebut menyusul kebijakan yang melarang pengguna membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 17 Oktober 2020  |  10:58 WIB
Logo Twitter - Bloomberg
Logo Twitter - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Twitter Inc. tidak lagi membatasi pengguna untuk membagikan tautan ke artikel New York Post yang kontroversial. Berita tersebut berisi tuduhan yang berpotensi merugikan calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Dilansir dari Bloomberg, Twitter pada hari Rabu (14/10) mulai memblokir tautan tersebut menyusul kebijakan yang melarang pengguna membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Selain itu, Twitter juga memiliki kebijakan yang melarang berbagi dokumen hasil peretasan.

Pada Kamis malam, Twitter mengubah kebijakan materi yang diretas, dengan mengatakan tidak akan lagi memblokir distribusi materi yang diretas kecuali peretas mengedarkannya.

Juru bicara Twitter mengatakan bahwa perusahaan media sosial tersebut memutuskan bahwa informasi pribadi yang terdapat dalam e-mail, yang merupakan bagian dari berita New York Post, sekarang didistribusikan secara luas sehingga tidak lagi melanggar aturan informasi prbadi.

Adapun artikel dari New York Post tersebut menuduh bahwa Biden memiliki koneksi yang tidak tepat dengan seorang eksekutif di sebuah perusahaan energi Ukraina dan belum dikonfirmasi secara independen oleh Bloomberg. Artikel tersebut kini dapat dibagikan di Twitter.

Menurut seseorang yang mengetahui perseoalan tersebut, FBI kini tengah menyelidiki apakah e-mail yang diklaim adalah bagian dari kampanye disinformasi Rusia.

Respons media sosial atas materi kontroversial tersebut memberikan pengingat yang jelas bahwa perusahaan seperti Twitter dan Facebook Inc. masih mengembangkan kebijakan penting hanya beberapa pekan sebelum pemilihan presiden AS.

Twitter telah mencoba melawan misinformasi dan disinformasi berpotensi membahayakan pemilu dan Covid-19. Perusahaan juga lebih agresif daripada Facebook dalam mengawasi penggunaan layanan oleh Presiden Donald Trump tahun ini.

Perubahan kebijakan tersebut telah memicu respons dari politisi partai Republik, yang berlanjut minggu ini setelah berita New York Post.

Ketua Kehakiman Senat Lindsey Graham dan Senator Ted Cruz mengatakan kepada wartawan bahwa mereka berencana mengajukan pemanggilan CEO Twitter Jack Dorsey untuk menghadap komite guna menjawab pertanyaan tentang kebijakannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

twitter Pilpres as 2020
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top