Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SBY Tegaskan Tak Terkait Walk Out Demokrat saat Bahas RUU Cipta Kerja

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keprihatinannya terhadap fitnah pada dirinya dalam video bincang santai yang disiarkan di YouTube, Senin (12/10/2020).
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa warga saat mengunjungi kota Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Minggu (16/12/2018)./ANTARA-Aswaddy Hamid
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa warga saat mengunjungi kota Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Minggu (16/12/2018)./ANTARA-Aswaddy Hamid

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum sekaligus figur penting di Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keprihatinannya terhadap fitnah yang menimpa dirinya dalam memengaruhi unjuk rasa besar belum lama ini.

Dia mengatakan tidak mengetahui alasan dirinya dianggap sebagai pendukung dan provokator rasa setelah disahkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di DPR pada 5 Oktober lalu. SBY menegaskan tidak pernah berpikiran melakukan sesuatu yang tidak benar.

"Saya ini orang tua. Pernah menjadi prajurit selama 30 tahun, di pemerintahan 15 tahun. Kalau tiba dituduh seperti itu. Enggak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoaks, dan tuduhan tidak berdasar," katanya dalam video bincang santai yang disiarkan di YouTube, Senin (12/10/2020).

Di samping itu, dia juga menampik tudingan keterkaitannya terhada aksi walk out kader Demokrat di Rapat Paripurna pekan lalu.

SBY menegaskan bahwa dirinya sudah tidak terlibat dalam urusan politik sehari-hari Partai Demokrat.

"Kalau ditunggangi oleh orang seperti saya, mereka juga merasa dihina," ujarnya. 

Dia menunjukkan keprihatinannya. Sebagai umat yang beriman, katanya, fitnah sama dengan mempermainkan Tuhan karena sudah mempermainkan kebenaran.

Saat ditanyai soal siapa yang kira-kira menggerakkan fitnah tersebut, dia mengaku tidak tahu. 

Dia juga meyakini bahwa oknum yang memfitnah dirinya bukan berasal dari jajaran menteri seperti Menkonom Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, ataupun lembaga sekelas Badan Intelijen Negara (BIN).

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah sebagai pengemban amanah, harus melakukan klarifikasi terhadap hoaks yang beredar hingga menyulut unjuk rasa besar setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper