Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hanya Orang Tertentu yang Boleh Hadir Debat Paslon Pilkada, Siapa sajakah?

Debat Terbuka antarpasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 akan diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik secara langsung.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 02 Oktober 2020  |  17:42 WIB
Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Muhamad (kedua kanan) dan Rahayu Saraswati (kanan) menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan di Setu, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (4/9/2020). Pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PSI, PAN dan Partai Hanura resmi mendaftarkan diri sebagai kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan tahun 2020. - ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Muhamad (kedua kanan) dan Rahayu Saraswati (kanan) menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan di Setu, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (4/9/2020). Pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PSI, PAN dan Partai Hanura resmi mendaftarkan diri sebagai kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan tahun 2020. - ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA - Debat Publik atau Debat Terbuka antarpasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 akan diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang disiarkan secara langsung.

Dalam Pasal 59 PKPU No.13/2020 disebutkan bahwa Debat Publik hanya bisa dihadiri secara langsung oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota, 4 orang tim kampanye paslon, 7 atau 5 orang anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (RI) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan bahwa materi debat publik bisa ditambahkan terkait strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

"Silahkan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada nanti merumuskan atau memfasilitasi ini secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan dan isu strategis yang berkembang di wilayah masing-masing," ujarnya dalam Webinar KPU RI Adaptasi Kebiasaan Baru Pemihan 2020: Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring, Jumat (1/10/2020).

Lebih lanjut, terkait penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, dia menyampaikan bahwa ada bahan kampanye tambahan yakni alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan cairan antiseptik alkohol.

Selain itu, KPU mengingatkan penyelenggara dan para paslon atau tim kampanyenya untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menyebarkan bahan kampanye, termasuk menjaga kebersihan serta kehigienisannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu Pilkada 2020 covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top