Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pilkada 2020, PBNU: Agenda Politik Bisa Ditunda, Tapi Keselamatan Tidak

NU meminta pemerintah, DPR dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 didorong rasa tanggung jawab dan kemanusiaan.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 23 September 2020  |  11:29 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, memberikan sambutan pada peluncuran buku Tiga Tahun Jokowi Wujud Kerja Nyata, di Jakarta, Senin (6/11). - JIBI/Dwi Prasetya
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, memberikan sambutan pada peluncuran buku Tiga Tahun Jokowi Wujud Kerja Nyata, di Jakarta, Senin (6/11). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj kembali menyampaikan permintaan terkait penundaan Pilkada serentak 2020 kepada Wakil Presiden Ma`ruf Amin.

Hal itu disampaikan Said saat memberikan sambutan dalam konferensi besar Nahdlatul Ulama 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (23/9/2020). Wapres turut membuka konferensi tersebut.

Dia mengatakan NU meminta pemerintah, DPR dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 didorong rasa tanggung jawab dan kemanusiaan.

“Dari rasa kemanusiaan, maka keselamatan jiwa, masyarakat, perintah agama dan itu mandat UUD 1945 harus kita utamakan dari segalanya,” kata Said, Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, agenda politik dapat ditunda saat pandemi Covid-19 berlangsung. Akan tetapi, keselamatan nyawa tidak dapat dikesampingkan.

NU lanjutnya, tidak berusaha menghambat atau mempersulit keberlangsungan agenda demokrasi. Pihaknya hanya mengutarakan permintaan tersebut dengan mengacu pada rasa kemanusiaan.

“Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menerangkan bahwa konstitusi hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apabila dipilih oleh DPRD sudah dapat disebut demokratis.

Selain itu, konferensi besar NU pada 2012 di Cirebon memutuskan bahwa ormas itu meminta Pilkada langsung ditinjau kembali. Pasalnya, kebijakan itu dinilai banyak memunculkan kemudaratan.

“Perintah konstitusi pemilihan langsung hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi kalau pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu bukan perintah UU,” tegasnya.

Permintaan penundaan tidak hanya diutarakan NU. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Muhammadiyah, Komnas HAM, hingga Koalisi Masyarakat Sipil.

“Rekomendasi kita diterima Alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, kita sudah menyampaikan pendapat atau sikap kita. Tidak diterima kami sudah lepas dari tanggung jawab kemanusiaan," ucap Said.

Kendati demikian, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan pemilihan pada akhir tahun nanti. Sebelumnya, Komisi II DPR menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa putusan itu diambil setelah mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai rencana dan situasi tetap terkendali.

Kebijakan ini juga disepakati Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawasu dan Ketua DKPP saat rapat dengar pendapat di DPR, Senin (21/9/2020).

“Menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegkan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” katanya membacakan simpulan rapat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbnu Pilkada 2020 covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top