Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Setujui Anggaran 2021 Kementerian Dalam Negeri Rp4,4 Triliun

Pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri pada 2021 mencapai Rp3,2 triliun. Selain itu, DPR menyetujui tambahan anggaran senilai Rp1,2 triliun.
Ilustrasi - Gedung Kementerian Dalam Negeri/kemendagri.go.id
Ilustrasi - Gedung Kementerian Dalam Negeri/kemendagri.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri pada 2021 mencapai Rp3,2 triliun. Selain itu, dewan juga menyetujui adanya tambahan anggaran mencapai Rp1,2 triliun.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan pagu anggaran Rp3,2 triliun sudah termasuk dengan pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) senilai Rp17,3 miliar.

Adapun pengalokasian anggaran tersebut terbagi pada empat program yaitu pembinaan politik dan pemerintah umum senilai Rp153,1 miliar, pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sejumlah Rp524,3 miliar.

Kemudian, program tata kelola kependudukan dianggarkan mencapai Rp681,5 miliar serta program dukungan manajemen menyentuh angka Rp 1,8 triliun.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri Rp1,2 triliun termasuk usulan tambahan anggaran DKPP Rp91 miliar,” katanya saat rapat kerja di DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Selain itu, Komisi II juga meminta kepada badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran Kemendagri pada 2021 melalui pembahasan di DPR RI.

Selain itu, dewan juga menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebesar Rp227,7 miliar untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat yang sama meminta agar DPR menyetujui penambahan anggaran lantaran sejumlah program prioritas 2020 tidak berjalan maksimal.

Selain itu, kementerian juga dilibatkan dalam kegiatan percepatan pemulihan ekonomi, sosial budaya, polidik dan pemerintahan yang terkena imbas Covid-19.

Selain itu, Tito menyebut Kemendagri juga dilibatkan dalam percepatan pencapaian target kinerja 5 program prioritas nasional pemerintah Joko Widodo - Ma`ruf Amin.

“Usulan tambahan anggaran 2021 telah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 5 Agustus 2020,” sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper