Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lagi-Lagi Soroti Kampanye Pilkada, Satgas Covid-19: Jangan Berkerumun

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengimbau peserta Pilkada 2020 untuk mencari alternatif kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 17 September 2020  |  19:41 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito. JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito. JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara tegas melarang kerumunan orang saat kampanye Pilkada 2020. Para peserta dapat mencari alternatif kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kami ulangi jangan menciptakan kerumunan karena kerumunan memiliki risiko meningkatkan penularan dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan itu dilarang,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (17/9/2020).

Wiku menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, konser ataupun kegiatan kampanye lain dapat dilakukan secara virtual agar tidak terjadi penumpukan massa dalam satu tempat.

“Mohon agar menyesuaikan, supaya kegiatan-kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerumunan dan penularan dengan cara bisa dilakukan dengan digital tanpa mengumpulkan massa secara fisik sehingga menimbulkan kerumunan,” jelas Wiku.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye dengan kerumunan massa saat Pilkada Serentak 2020.

Komisi Pemilihan Umum dalan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 mengatur tentang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Huruf g yakni dilaksanakan dalam bentuk rapat umum.

Kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal selanjutnya diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Peneyelenggaraan kegiatan harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Ukuran keberhasilan melewati pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya adalah penyelesaian permasalahan kesehatan.

Presiden menyoroti bahwa masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, seperti deklarasi dengan menggelar konser yang dihadiri oleh banyak orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Virus Corona Pilkada 2020 covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top