Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjawab dugaan dirinya berselisih dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II.
Diketahui, bahwa Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September 2020. Penerapan ini otomatis berdampak pada Bogor, Depok, Bekasi yang berada di Jawa Barat.
Ridwan Kamil dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (15/9/2020) memaparkan bahwa kebijakan PSBB DKI berdampak pada Bodebek, sehingga dirinya pun harus menyesuaikan kebijakan di Bodebek dengan kebijakan DKI.
“Apa yang terjadi kemarin, karena belum dipahami wali kota dan bupati sekeliling Jakarta. Ada yang mengatakan: ‘Jabar kok ikut-ikutan urusan dinamika DKI?” ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil.
Seperti diberitakan, menjelang pemberlakuan PSBB jilid II, ramai komentar dari berbagai pihak, termasuk menteri, bupati atas keputusan Pemprov DKI yang memberlakukan PSBB ketat.
Menurut Emil, hal itu terjadi karena kurang komunikasi dan koordinasi. Padahal, dirinya mengaku menyesuaikan kebijakan Bodebek dengan kebijakan DKI Jakarta.
“Saya bilang Jabar itu urus Covid-19 tiga zona. Zona pertama Bodebek yang menempel ke Jakarta, maka keputusan untuk Bodebek sama dengan Jakarta, karena saya dukung Pak Anies,” beber Emil.
“Jika Pak Anies ke kiri, maka Bodebek ke kiri, kalau rem, kami rem.”
PSBM
Lebih lanjut Emil mengatakan bahwa 60 persen kasus Covid-19 di Jabar berasal dari Bodebek.
Saat ini, Jabar menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) dengan mengakomodir kearifan lokal. Untuk daerah zona merah yang berbatasan dengan Jakarta, maka diberlukan pembatasan aktivitas 25 persen, seperti halnya DKI Jakarta.
Tapi, berbeda dengan daerah zona hijau dan kuning, yang pembatasan aktivitas lebih longgar.
Emil pun menegaskan bahwa mengurus Jabar berbeda dengan DKI Jakarta yang bisa secara langsung ke urusan teknis, sementara Jabar terdiri dari sejumlah bupati dan wali kota yang dipilih secara politik.
Maka, Emil pun hanya bisa mengimbau para kepala daerah di jabar. Bukan memerintahkan. Oleh karena itu, rapat atau koordinasi dibutuhkan agar tidak ada kebijakan yang berseberangan.
“Kesimpulannya, perlu koordinasi. Komunikasi perlu diperbaiki. Terus terang saya tidak nyaman, rakyat seolah-olah lihat kita berseberangan, tidak kompak, Bahasa yang keluar tidak sepakat. Mudah-mudahan jadi pelajaran, setiap keputusan multidampak, harus dibahas bersama dulu, baru disampaikan ke publik agar satu bahasa, tidak seperti sekarang,” pungkas Emil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
