Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PSBB Ketat DKI Jakarta, 11 Sektor Usaha Ini Bisa Tetap Beroperasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan ada sejumlah sektor usaha yang mendapatkan
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 13 September 2020  |  15:08 WIB
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaj
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaj

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat dalam 2 pekan ke depan.

Sektor-sektor tersebut adalah kesehatan, bahan pangan dan minuman, energi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keuangan perbankan dan sistem pembayaran pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri objek vital nasional.

"Selama dua pekan ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50 persen," tegas Anies Baswedan dalam konferensi pers penerapan PSBB di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus pada sektor perkantoran lantaran terjadi peningkatan penularan Covid-19 di kawasan tersebut. Bahkan, kata Anies, fokus PSBB ketat ini adalah klaster perkantoran.

“Pembatasan di area perkantoran pemerintah dan kedisiplinan jam kerja telah berjalan. Tetapi, di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan. Maka dari itu, ada kewajiban dari pimpinan untk mengatur kapasitas pegawai,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa perkantoran swasta non esensial bisa beroperasi dengan pembatasan maksimum 25 persen pegawai di tempat kerja dalam waktu yang bersamaan. 

Sementara itu, kantor pemerintahan dalam dua pekan ke depan diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimum 25 persen sesuai dengan ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB.

Ada pengecualian untuk sejumlah instansi dalam ketentuan itu. Namun, tegas Anies, seluruh aktivitas di instansi birokrasi harus ditutup minimal 3 hari bila ditemukan kasus positif di lingkungan tersebut.

"Adapun para pimpinan berhak melakuan penyesuaian terkait pelayan publik mendasar lebih dari 25 persen pegawai, misalnya terkait kebencanaan dan penegakaan hukum dan sektor lain," jelasnya.

Anies menjelaskan beberapa tempat yang bisa beroperasi dengan kondisi tertentu yakni restoran dan kafe dengan hanya menyediakan layanan pesan antar. "Tidak diizinkan menerima pengunjung, beroperasi hanya untuk pesan antar," kat Anies.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Virus Corona covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top