Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Protokol Kesehatan, Mahfud MD: Kalau Ada yang Melawan Akan Ditangkap

Penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bukan karena tidak memakai masker, melainkan melawan petugas ketika disuruh menggunakan masker.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 September 2020  |  00:36 WIB
Petugas menegur pengendara yang tidak memakai masker dalam sosialisasi gerakan bermasker di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (20/7/2020). - Antara/Asprilla Dwi Adha
Petugas menegur pengendara yang tidak memakai masker dalam sosialisasi gerakan bermasker di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (20/7/2020). - Antara/Asprilla Dwi Adha

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa aparat kepolisian akan menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tegas.

"Kita telah menemukan formulasi yang tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi menggunakan KUHP," kata Mahfud saat menjadi pembicara Webinar Nasional; Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara virtual, Sabtu (12/9/2020) malam.

Dia menuturkan, "Pokoknya sekarang polisi diberi tugas. Saya sudah memberi tugas sebagai Menko Polhukam tertibkan itu. Kalau ada yang melawan akan ditangkap."

Kendati demikian, lanjutnya, penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bukan karena tidak memakai masker, melainkan melawan petugas ketika disuruh menggunakan masker.

"Nah, kita lebih baik mencari dengan cara-cara itu. Penindakan ketat ini untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Mahfud.

Dalam UU Kesehatan, tuturnya, juga diatur bahwa bila membahayakan orang lain karena bencana ini akan ada hukumannya.

"Nah, ini yang akan mulai dilakukan. Saya sudah mulai komunikasi agar diberikan shock therapy [kepada pelanggar]. Tangkap orang kalau macam-macam, tapi tentu pemerintah akan menyediakan masker bagi masyarakat," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan bahwa pemerintah sengaja tidak mengeluarkan perppu dalam menegakkan protokol kesehatan mengingat penerbitan perppu membutuhkan waktu relatif lama.

 "Terlebih, bila anggota DPR tidak satu pandangan dengan pemerintah," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sumber : Antara

Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top