Bisnis.com, JAKARTA - Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mendapat tanggapan beragam dari kalangan anggota DPR.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III, Darmadi Durianto mengatakan langkah pemerintah provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB harus efektif. Menurutnya, PSBB sebelumnya justru tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Alasannya adalah akibat pengawasan protokol kesehatan yang tidak ketat.
“Mestinya PSBB jilid pertama di evaluasi dan apa saja yang mesti diperbaiki," kata politisi PDIP itu kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).
Lebih lanjut, Darmadi menekankan agar kebijakan PSBB total yang akan diterapkan sudah diperhitungkan efektivitasnya. Menurutnya, kebijakan itu tidfak boleh hanya memenuhi opini publik semata.
“Harus telusuri mendalam apakah PSBB total bisa menurunkan positivity rate," katanya.
Lebih lanjut Darmadi menekankan agar pemprov DKI Jakarta mengambil langkah-langkah strategis menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang terus menunjukan peningkatan. Menurutnya, langkah tidak biasa mesti diambil pemprov DKI Jakarta mengingat daya dukung fasilitas kesehatan seperti ruang Intensif Care Unit (ICU) untuk pasien Covid-19 yang diperkirakan tidak memadai.
Baca Juga
Sementara itu, politisi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total perlu diapresiasi.
Dia mengharapkan dengan status tersebut penyebaran virus Covid-19 dapat dikurangi secara signifikan dan untuk itu seluruh anggota masyarakat diimbau untuk mentaatinya.
"Status PSBB ini harus diikuti dengan tindakan tegas dan kedisiplinan warga harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak. Partisipasi seluruh masyarakat sangat menentukan keberhasilan penetapan status PSBB total," kata Saleh.
Kendati demikian, anggota Komisi IX DPR tersebut menuturkan kalau penetapan status PSBB total juga memiliki konsekuensi. Paling tidak, jelasnya, akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
"Ini mesti harus dipikirkan. Setiap kebijakan, ada konsekuensinya. Pemerintah DKI tentu sudah memikirkan itu," katanya.
Saleh juga menilai kalau kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan di daerah lain, terutama daerah yang dinilai masih zona merah.
