Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menpan-RB Akui Kecenderungan Radikalisme di ASN Meningkat

Hal itu diungkapkan Menpan-RB Tjahjo Kumolo di sela-sela peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo./menpan.go.id
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo./menpan.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Radikalisme dan isu terkait komitmen kebangsaan disebut cenderung meningkat di kalangan korps aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di sela-sela peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).

"Isu bidang sosial, kebudayaan, ketahanan dan keamanan, khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN ini kecenderungannya semakin meningkat," jelas dia.

Tjahjo menjelaskan bahwa pihaknya dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana setiap bulan mendapatkan aduan terkait pelanggaran disiplin ASN, termasuk soal radikalisme. Bukannya tanpa bukti, jelas dia, aduan itu pun sudah dikonfirmasikan kepada pihak terkait lain termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama.

Dalam satu kesempatan, kata Menpan-RB, bahkan salah satu ASN dengan jenjang karir baik dan berpengalaman menjadi kandidat kuat mengisi posisi eselon satu di sebuah lembaga. Namun, oknum ASN itu ternyata terpapar radikalisme.

"Saya dan Pak Bima ini diperhadapkan, orang ini sudah clear and clean, jenjang karir dari bawah," ujarnya.

Dengan peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Menpan-RB berharap penanganan dan antisipasi paham radikalisme di tubuh korps ASN bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, aplikasi ASN No Radikal terhubung langsung dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badang Kepegawaian Negara (BKN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT serta sejumlah intelijen di lembaga.

"Ini diharapkan lebih memudahkan monitor dan mengontrol radikalisme di ASN sehingga bisa cepat selesai," tegasnya.

Tjahjo pun menegaskan ke depan seleksi kandidat eselon dua dan satu harus sungguh ketat, baik di pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Selain itu, dia menyatakan seleksi serupa akan diterapkan untuk para calon ASN.

"Sekarang untuk proses seleksi eselon dua juga hati-hati. Untuk mekanisme penerimaan CPNS saja, kami tekankan, harus selalu hati-hati," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper