Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Polemik Kata 'Anjay', KPAI Jadi Korban Salah Sasaran Warganet

KPAI masuk dalam daftar terpopuler karena warganet mengira surat pelarangan kata "anjay" dikeluarkan oleh KPAI. Padahal, surat itu dikeluarkan Komnas PA.
Dionisio Damara
Dionisio Damara - Bisnis.com 30 Agustus 2020  |  14:17 WIB
Logo KPAI
Logo KPAI

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta warganet mampu membedakan antara KPAI dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA terkait polemik penggunaan kata "anjay".

Di Twitter, KPAI masuk dalam daftar terpopuler karena warganet mengira surat pelarangan kata "anjay" dikeluarkan oleh KPAI. Padahal, surat itu dikeluarkan Komnas PA. Kekeliuran ini setidaknya mengundang sekitar 18.000 cuitan warganet yang berisi kekesalan.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan masih banyak warganet yang belum memahami perbedaan antara KPAI dengan Komnas PA. Hal ini berujung pada meluapnya kritikan dari warganet.

"KPAI adalah lembaga negara yang didirikan atas dasar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kami bukan lembaga swadaya masyarakat [LSM] atau lembaga nonpemerintah, tetapi lembaga negara," ujar Retno dalam keterangan resmi, Minggu (30/8/2020).

Retno menegaskan bahwa sebagai lembaga negara, KPAI menjunjung kehati-hatian dan tidak akan tergesa dalam menyikapi dan memproses suatu kasus.

Oleh karena itu, lanjutnya, persoalan terkait kasus penggunaan kata "anjay" yang dilaporkan Lutfi Agizal masih dalam proses pembahasan. KPAI masih mempelajari dan belum sama sekali memutuskan ataupun menyimpulkan terkait polemik tersebut.

"Dalam kasus yang diadukan Lutfi Agizal, KPAI belum memutuskan apa pun, belum menyimpulkan apa pun, bahkan baru akan dibicarakan pada Senin, 31 Agustus 2020," tutur Retno.

Dia menambahkan bahwa KPAI juga belum merespons permintaan Lutfi Agizal yang meminta komisi perlindungan anak untuk menjadi narasumber di kanal YouTubenya. Pembahasan mengenai hal itu baru akan dibahas besok dalam sidang pleno.

Untuk memutuskan kasus tersebut, kata Retno, KPAI siap meminta pendapat dari ahli bahasa apabila diperlukan. Dia menegaskan bahwa secara prinsip KPAI berfokus pada perlindungan anak-anak dari konten negatif, baik di internet maupun media sosial.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpai
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top