Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sukamta menyayangkan adanya sejumlah artis dan influencer yang dikontrak untuk mempromosikan omnibus law RUU Cipta Kerja melalui video bertagar #IndonesiaButuhuhKerja pada akun Instagram mereka.
Menurutnya, penggunaan artis dan influencer untuk mempromosikan satu produk memang memang wajar dilakukan sebagai model marketing.
Dia mencontohkan penggunaan influencer untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19 guna menyosialisasikan disiplin protokol kesehatan.
“Tetapi jika hal ini digunakan sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis. Saya harap pemerintah jangan asal gunakan influencer," kata politisi PKS itu dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).
Lebih lanjut Anggota DPR asal daerah pemilihan Yogyakarta itu memberikan apresiasi positif kepada sejumlah artis yang telah melakukan klarifikasi, menyampaikan permohonan maaf dan juga mengembalikan uang yang mereka dapat terkait postingan #indonesiabutuhkerja.
"Mendengar mereka mengatakan tidak tahu menahu jika unggahan dengan biaya 10 juta rupiah per postingan ternyata bernuansa politik, menunjukkan kegiatan ini tidak transparan. Padahal, mereka menggunakan anggaran yang besar.
“Ini yang kita khawatirkan sejak awal ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahan buzzer bayaran atau sering disebut sebagai buzzer yang kadang membuat keonaran di media sosial untuk tujuan politik," ujarnya.
Sukamta berharap dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk influencer.
"Fokus kita saat ini mengatasi pandemi, para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
