Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

5 Kementerian/Lembaga Raih Predikat Terbaik Pencegahan Korupsi, Ada BPJS Kesehatan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan BPJS Kesehatan mengisi posisi nomor satu dalam daftar kementerian/lembaga terkait upaya pencegahan korupsi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  13:54 WIB
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lima kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat nilai terbaik dalam upaya pencegahan korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan BPJS Kesehatan mengisi posisi nomor satu dalam daftar kementerian/lembaga terkait upaya pencegahan korupsi.

Di bawah BPJS Kesehatan, ada Badan Informasi Geospasial yang mendapat nilai 83,95 persen, Kementerian Desa dan PDTT (77,79 persen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (73,44 persen), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (70,85 persen).

Firli mengingatkan bahwa pencegahan merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, maupun penindakan," kata Firli dalam sambutan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Firli menyampaikan bahwa pencapaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara nasional telah berada di angka 58,52 persen.

"Kami laporkan pada Bapak Presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik," ujarnya.

Firli juga menyampaikan hasil pencapaian enam program dalam Stranas PK yakni utilitasi nomor induk kependudukan (68,07 persen), e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa (61,79 persen), keuangan desa (83,33 persen), dan penerapan manajemen antisuap (66,75 persen).

Kemudian, online single submission (OSS) dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha (47,15 persen) dan reformasi birokrasi (65,06 persen).

Adapun, acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa barat. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, turut hadir baik secara langsung di Gedung Merah Putih KPK maupun virtual.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi BPJS Kesehatan
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top