Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

5 Kementerian/Lembaga Raih Predikat Terbaik Pencegahan Korupsi, Ada BPJS Kesehatan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan BPJS Kesehatan mengisi posisi nomor satu dalam daftar kementerian/lembaga terkait upaya pencegahan korupsi.
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lima kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat nilai terbaik dalam upaya pencegahan korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan BPJS Kesehatan mengisi posisi nomor satu dalam daftar kementerian/lembaga terkait upaya pencegahan korupsi.

Di bawah BPJS Kesehatan, ada Badan Informasi Geospasial yang mendapat nilai 83,95 persen, Kementerian Desa dan PDTT (77,79 persen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (73,44 persen), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (70,85 persen).

Firli mengingatkan bahwa pencegahan merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, maupun penindakan," kata Firli dalam sambutan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Firli menyampaikan bahwa pencapaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara nasional telah berada di angka 58,52 persen.

"Kami laporkan pada Bapak Presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik," ujarnya.

Firli juga menyampaikan hasil pencapaian enam program dalam Stranas PK yakni utilitasi nomor induk kependudukan (68,07 persen), e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa (61,79 persen), keuangan desa (83,33 persen), dan penerapan manajemen antisuap (66,75 persen).

Kemudian, online single submission (OSS) dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha (47,15 persen) dan reformasi birokrasi (65,06 persen).

Adapun, acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa barat. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, turut hadir baik secara langsung di Gedung Merah Putih KPK maupun virtual.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper