Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Kasus Djoko Tjandra, Polri Periksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara diperiksa sebagai saksi untuk mendalami pembuatan paspor Joko Tjandra dan memperjelas rangkaian peristiwa penghapusan red notice Joko Tjandra.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 19 Agustus 2020  |  17:17 WIB
Kasus Djoko Tjandra, Polri Periksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) yang ditangkap di Malaysia digelandang petugas kepolisian setibanya di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Utara terkait kasus gratifikasi penghapusan status red notice Joko Soegiharto Tjandra.

Direktur Tindak Pidana Umum pada Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mengemukakan Kepala Kantor Imigrasi itu diperiksa sebagai saksi untuk mendalami pembuatan paspor Joko Tjandra dan memperjelas rangkaian peristiwa penghapusan red notice Joko Tjandra saat masih menjadi buronan.

"Memang benar pemeriksaan saksi atas nama Sandi Andaryadi (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara) terkait pembuatan paspor tersangka JST dan surat Divhubinter ke Imigrasi yang kemudian mengakibatkan pencabutan red notice dan pencekalan tersangka," kata Ferdy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (19/8).

Dia menjelaskan bahwa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara tersebut memenuhi panggilan tim penyidik sejak pukul 11.00 WIB dan masih diperiksa hingga saat ini.

"[saksi] datang tadi jam 11.00 siang," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Joko Soegiharto Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus pembuatan dokumen palsu.

Kemudian, tersangka lainnya adalah Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Tomy Sumardi terkait perkara tindak pidana gratifikasi penghapusan status red notice Joko Tjandra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

imigrasi bareskrim polri Kasus Djoko Tjandra
Editor : Fitri Sartina Dewi

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top