Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Bantu Pengembangan Unit Usaha Pesantren

Usulan pelaku usaha mikro komunitas pesantren yang belum terakses kredit perbankan sudah harus disampaikan ke Kemenag pusat paling lambat 26 Agustus 2020.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 18 Agustus 2020  |  13:39 WIB
Pesantren  - Antara
Pesantren - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Waryono mengatakan Pemerintah akan membantu pengembangan unit usaha pesantren. 

Untuk melaksanakan program tersebut, dia menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan unit usaha pesantren untuk diajukan sebagai penerima bantuan.

"Melalui sinergi dengan Menko Perekonomian via Kementerian Perdagangan, Kemenag diminta mengkoordinasikan dan melakukan pendataan unit usaha yang dijalankan pesantren untuk mendapat bantuan," kata Waryono di Jakarta dalam keterangan resmi yang dirilis pada situs resmi Kemenag, Selasa (18/8/2020).

"InsyaAllah warung, kios, toko, atau koperasi pesantren selain direvitalisasi, nantinya juga akan difungsikan sebagai unit layanan keuangan syariah," ujarnya.

Menurut Waryono, bantuan yang akan diberikan kepada unit usaha pesantren tidak hanya berupa tambahan modal. Lebih dari itu, pemerintah akan mengembangkan SDM pengelolanya.

Unit usaha pesantren akan dibekali dengan beragam kompetensi sehingga dapat berperan sebagai agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah, Unit Pengumpul Zakat, dan Halal Centre Pondok Pesantren.

"Pengembangan ini dalam rangka melayani masyarakat sekitar pondok pesantren dan civitas pondok pesantren. Ini juga dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN," ungkapnya.

Waryono menambahkan, pihaknya sudah bersurat kepada Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia untuk segera melakukan update pendataan unit usaha pesantren.

Hal itu sekaligus menindaklanjuti surat dari Kemenkop dan UKM terkait permintaan data usulan pelaku usaha mikro komunitas pesantren yang belum terakses kredit perbankan. Usulan tersebut sudah harus disampaikan ke Kemenag pusat paling lambat 26 Agustus 2020. 

"Setiap usulan harus menyertakan e-KTP, izin usaha mikro kecil, dan rekening bank," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenag pesantren covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top