Bisnis.com, JAKARTA - Jelang pertemuan antara negosiator Amerika Serikat (AS) dan China terkait perjanjian dagang fase satu, Beijing mendorong untuk memperluas agenda tersebut dengan memasukkan pembicaraan tentang kisruh TikTok dan WeChat.
Dilansir Bloomberg, Kamis (13/8/2020), menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, pertemuan virtual kemungkinan akan berlangsung minggu ini meskipun tanggalnya belum final.
Seiring dengan pembelian pertanian dan nilai tukar dolar terhadap yuan, para pejabat China bermaksud untuk mengemukakan kemungkinan larangan Trump atas transaksi dengan dua perusahaan teknologi Negeri Panda itu.
Hampir tujuh bulan setelah upacara penandatanganan Gedung Putih menghentikan perang tarif yang mengguncang ekonomi global, janji pembelian barang-barang AS oleh Beijing masih jauh di bawah target.
Krisis virus Corona dan memburuknya hubungan AS-China dalam segala hal mulai dari keamanan teknologi hingga Hong Kong telah membuat perdagangan menjadi area kerja sama yang langka.
"Satu bidang yang kami tangani adalah perdagangan," kata Larry Kudlow, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, pada konferensi pers Gedung Putih.
Pada briefing di Beijing kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan posisi China pada fase satu tetap konsisten.
TikTok, katanya, hanyalah sebuah platform untuk menyediakan hiburan, waktu luang, pertunjukan bakat dan berbagi untuk orang AS dan di seluruh dunia.
"Ini tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional," ujarnya.
Di AS, perlakuan Trump terhadap China muncul sebagai senjata politik bagi Demokrat yang mencoba untuk menggulingkannya pada November. Tiga tahun lalu, pemerintahan Trump memulai penyelidikan terhadap perlakuan China atas kekayaan intelektual AS kemudian memicu perang dagang dan tarif pada sekitar US$500 miliar produk yang dikirim antara ekonomi terbesar di dunia itu.
Kini kurang dari tiga bulan sebelum pemilihan kembali Trump, pandemi yang berasal dari China membuat pemerintahannya berjuang untuk menemukan keseimbangan antara menunjukkan ketangguhan dan berpegang teguh pada kesepakatan dengan Beijing.
Scott Kennedy, seorang ahli China di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington, mengatakan sungguh menakjubkan bahwa meskipun badai sedang menerpa hubungan kedua negara, baik Trump maupun Xi Jinping tak ingin mengakhiri kesepakatan dagang.
"Untuk Trump, singkatnya, ini tentang nasib petani, untuk Presiden China Xi, ini tentang stabilitas dan menjaga hubungan agar tidak sepenuhnya runtuh," kata Kennedy.
China tengah berusaha untuk meredakan konfrontasi yang tidak dapat diprediksi dengan AS yang membuat beberapa raksasa teknologinya menjadi sasaran.
Perintah eksekutif Trump, yang akan berlaku pada September, berpotensi memiliki dampak yang lebih luas daripada serangan terhadap penyedia perangkat keras telekomunikasi Huawei Technologies Co. Pasalnya, perintah tersebut mengancam untuk memutuskan hubungan komunikasi di antara orang-orang di negara ekonomi terbesar di dunia.
AS berpendapat aplikasi China yang mengumpulkan informasi tentang warga AS menimbulkan risiko keamanan nasional yang serius karena datanya cenderung dapat diakses oleh pemerintah China.
Sementara itu, mengingat jatuhnya ekonomi global tahun ini terkait dengan pandemi, Beijing baru mencapai seperempat dari upaya untuk membeli lebih dari US$170 miliar barang-barang AS tahun ini pada akhir Juni.
China perlu membeli sekitar US$130 miliar pada paruh kedua tahun ini untuk mematuhi ketentuan dari perjanjian yang ditandatangani pada Januari. Perjanjian itu menetapkan pembelian tambahan barang dan jasa AS senilai US$200 miliar pada akhir 2021.
_1666924690.jpg?w=348&h=261)
