Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gerakan Pakai Masker, Polri: Sanksi Sosial Lebih Ampuh

Sanksi sosial lebih disegani dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, pemberian sanksi sekali lagi tergantung Pemda dan kearifan lokal masing-masing daerah.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 13 Agustus 2020  |  13:42 WIB
Loading the player ...
Penegakan Inpres No.6 Tahun 2020: Ada Hukuman Tidak Pakai Masker?

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden baru-baru ini meneken Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.

Inpres tersebut menegaskan kepada pemimpin daerah agar mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam Inpres ini, Polri dan TNI juga ikut ditunjuk untuk melakukan penegakkan hukum terkait dengan pelanggaran kewajiban memakai masker pada masa pandemi. Namun, sanksi sosial dinilai lebih ampuh dan menimbulkan efek jera.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awi Setiyono mengatakan bahwa kepolisian dalam penegakkan hukum menggunakan prinsip ultimum remedium.

“Penegakkan hukum itu fase terakhir, kita akan lakukan peneguran terlebih dahulu baik secara lisan dan tertulis, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat,” ungkapnya, Kamis (13/8/2020).

Adapun, Awi mengatakan bahwa pelaksanaan Inpres tersebut diserahkan ke masing-masing Pimpinan dan Pemerintah Daerah, sehingga penerapannya dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Pada intinya, Polri mendorong Pemda untuk membuat peraturan daerah, karena memang ini yang dikedepankan adalah peran Pemda. Tetap di Perda silakan Pemda mendesain Peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan nanti yang menegakkan hukum bagiannya Satpol PP,” terangnya.

Adapun, sesuai Inpres No.6 Tahun 2020 tersebut, sanksi dikeluarkan mulai dari tertulis, teguran, sampai ada denda administratif, hanya saja semua dilakukan bertahap.

“Yang tren ini pemda membuat sanksi sosial menjadi pekerja sosial seperti menyapu jalanan. Itu saya cukup mendukung karena lumayan menimbulkan efek jera dibandingkan dengan hukuman biaya administratif,” kata dia.

Dari sanksi sosial, katanya, lebih disegani dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, pemberian sanksi sekali lagi tergantung Pemda dan kearifan lokal masing-masing daerah.

“Kita tetap berupaya mengajak masyarakat untuk bisa tetap meningkatkan kesadaran sendiri,” tegasnya. 

Melihat sampai 12 Agustus 2020 kasus konfirmasi infeksi Virus Corona masih memprihatinkan sampai lebihdari 130.000 orang, dengan angka meninggal juga hampir 6.000 orang, menurutnya pelaksanaan protokol kesehatan patut dicermati.

“Tanpa ada dukungan masyarakat dan peran aktif masyarakat, peran kami tidak akan ada apa-apanya. Mari bersama mendisiplinkan diri melakukan 3M [memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak], tolong masyarkat kerjakan itu, jangan berpikir ini konspirasi, karena kita semua menghadapi di seluruh dunia,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri masker covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top