Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta perusahaan teknologi finansial (Tekfin) pembayaran syariah agar memperluas ekosistemnya di sektor pemerintahan maupun swasta.
Dalam kesempatan audiensi secara virtual bersama Komisaris Utama PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), Wapres meminta perusahaan anak BUMN ini berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga yang memiliki struktur yang mengurusi urusan syariah.
Kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia akan mempermudah tumbuhnya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Jadi dengan demikian, maka ekosistem ini nanti kita bangun di pemerintah maupun juga swasta, para dunia usaha, dan BUMN," kata Ma'ruf Amin seperti dikutip dari siaran pers, Senin (10/8/2020) malam.
Dia meyakini hadirnya fintech pembayaran berbasis syariah menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi syariah.
Wapres mengungkapkan LinkAja sebagai salah satu pelopor fintech yang memiliki layanan syariah (LinkAja syariah) dapat berperan meningkatkan angka literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang masih cenderung rendah.
Baca Juga
"Menurut Bank Indonesia, indeks literasi syariah di Indonesia baru mencapai 16,3 persen, sedikit sekali. Oleh karena itu, hadirnya LinkAja syariah ini diharapkan menjadi suatu bagian dari upaya peningkatan angka literasi tersebut," ungkapnya.
Selain potensi pasar yang cukup besar, dengan meningkatnya literasi syariah, juga diharapkan menarik minat masyarakat untuk pemanfaatan ekonomi syariah yang lebih besar lagi.
Dengan demikian, Wapres meyakini, hal tersebut akan ikut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Komisaris Utama LinkAja Heri Supriadi melaporkan bahwa LinkAja aktif berpartisipasi dalam upaya mengembangkan ekosistem syariah di Indonesia.
Salah satunya dengan mengeluarkan fitur Layanan Syariah LinkAja sebagai fasilitas transaksi keuangan digital umat muslim di Indonesia.
Meskipun baru diperkenalkan ke publik pada 14 April 2020, menurut Heri, perkembangan Layanan Syariah LinkAja cukup pesat dengan jumlah pengguna saat ini telah mencapai lebih dari 140.000 peserta.
"Jumlah pengguna Layanan Syariah LinkAja sudah mencapai lebih dari 145.000 pengguna dan telah hadir di 21 distrik pada berbagai macam ekosistem syariah di seluruh Indonesia," ujarnya.
Chief Executive Officer LinkAja Haryati Lawidjaja mengungkapkan jenis ekosistem syariah yang telah berkolaborasi dengan Layanan Syariah LinkAja antara lain adalah institusi pendidikan dan pesantren hingga berbagai merchant (penyedia) halal baik online maupun offline.
"Kemudian dengan pemda-pemda syariah, juga untuk qurban dengan online merchant halal, offline merchant halal, kemudian Islamic finance, untuk zakat bekerja sama dengan lebih dari seribu masjid, dan juga untuk wakaf," paparnya.
Pada kesempatan ini, Heri Supriadi juga menyampaikan undangan kepada Wapres untuk menghadiri acara penandatanganan komitmen kerja sama syariah dengan lima pemimpin daerah yang menjadi basis pengembangan layanan syariah LinkAja yaitu Aceh, Padang, Palembang, Tasikmalaya dan Cirebon pada 25 Agustus 2020 secara virtual.
