Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MA Tolak PK Vonis Lepas Syafruddin Temenggung, KPK Cari Langkah Hukum Lanjutan

MA mengembalikan berkas permohonan peninjauan kembali (PK) jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 03 Agustus 2020  |  19:27 WIB
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak pengajuan peninjauan kembali (PK)  jaksa KPK atas perkara eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Plt Juru Bicara KPK Ali mengatakan lembaga antirasuah akan mempelajari putusan tersebut, termasuk kemungkinan langkah hukum lanjutan.

"KPK menghormati putusan MA untuk mengembalikan berkas perkara tersebut. Namun KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan tersebut,termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil berikutnya," kata Ali Senin (3/8/2020).

Selain itu, Ali menjelaskan bahwa upaya KPK mengajukan PK terhadap vonis lepas Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan bentuk maksimal yang dilakukan KPK dalam penanganan perkara BLBI.

"Karena KPK memandang ada beberapa alasan hukum sebagai dasarnya antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan," katanya.

MA mengembalikan berkas permohonan peninjauan kembali (PK) jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan bahwa permohonan PK tersebut belum memenuhi syarat formil. Dia mengakatan berkas PK tersebut telah diteliti oleh hakim penelaah.

"Permohonan PK yang diajuakan oleh Penuntut Umum Pada KPK dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil," kata Andi, Senin (3/8/2020).

Adapun persayaratan formil tersebutz kata Andi tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No. 04/2014.

"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN. Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," kata Andi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahkamah agung
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top