Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres Minta Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Bergerak Lebih Cepat

Wapres menyatakan dalam penanganan Covid-19, ada dua hal prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya, ialah terkait pemulihan ekonomi.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 03 Agustus 2020  |  20:53 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).  Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti realisasi stimulus ekonomi untuk penanganan Covid-19 yang masih minim. Wapres pun mendorong Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk bergerak lebih cepat.

Wapres menyatakan dalam penanganan Covid-19, ada dua hal prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya, ialah terkait pemulihan ekonomi.

Wapres mengungkapkan bahwa saat ini realisasi anggaran di kementerian dan lembaga masih minim. Lebih lanjut, dia menyatakan dari total Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen atau Rp141 triliun yang terealisasi.

"Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diminta bergerak lebih cepat dan hasilnya betul-betul efektif," kata Wapres melalui akun sosial media twitter @Kiyai_MarufAmin, Senin (3/8/2020).

Selain pemulihan ekonomi, Ma'ruf menjelaskan hal prioritas berikutnya ialah sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut masih perlu dimasifkan lagi.

"Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan harus benar-benar terwujud. Mengajak semua elemen, termasuk ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) untuk lebih aktif mengampanyekan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dari lingkup terkecil, keluarga (door to door)," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta agar seluruh jajaran pemerintah lebih fokus mengampanyekan pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan setiap kali selesai beraktifitas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo terkesan kecewa atas penyerapan atau realisasi anggaran penanganan Covid-19 masih minim yakni baru mencapai sekitar 20 persen atau Rp141 triliun dari Rp695 triliun.

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran memang masih sangat minim sekali. Dari Rp695 triliun stimulus penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi, masih kecil sekali," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (3/8/2020).

Jokowi sempat berhenti beberapa saat ketika menyebutkan soal realisasi anggaran. Ekspresi wajahnya tampak berubah.

Lebih lanjut, Jokowi membeberkan perincian penyerapan anggaran terbesar yakni terkait perlindungan sosial mencapai 39 persen, dan program UMKM sebesar 25 persen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wapres ma'ruf amin covid-19 pemulihan ekonomi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top