Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Capai 74,92, Meleset dari Target RPJMN 2015-2020

IDI 2019 naik 2,53 persen dari tahun lalu, sedikit sekali di bawah target RPJMN 2015-2019 sebesar 75 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memberikan paparan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/2/2019). Bisnis
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memberikan paparan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/2/2019). Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 tercatat mencapai angka 74,92.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 72,39.

"Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang," kata Suhariyanto, Senin (3/8/2020).

Menurut Suhariyanto, IDI 2019 naik 2,53 persen dari tahun lalu, sedikit sekali di bawah target RPJMN 2015-2019 sebesar 75 persen.

Oleh karena itu, dia menambahkan Indonesia harus upayakan demokrasi agar semakin lama semakin baik.

IDI 2018–2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek hak-hak politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71) dan kenaikan aspek lembaga demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator
demokrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Purnomo Sidi mengungkapkan kenaikan IDI 2019 disebabkan karena tahun lalu merupakan tahun politik.

"Ini adalah dinamika politik nasional dan lokal yang tetap kondusif. ini sinyal positif bagi pemerintah untuk perkuat stabilitas dalam negeri," tegas Purnomo.

Dia yakin kondisi ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dia menambahkan capaian IDI 2019 hanya kurang 0,08 poin dari RPJMN 2015-2019. Namun demikian, dia berharap akan jadi baseline positif pada RPJHMN 2020-2024.

Namun, dia mengarisbawahi 6 capaian yang belum masih berada di indikator buruk atau di bawah 60 persen.

"Ini akan jadi perhatian khusus dan disinergikan untuk perbaikan di capaian selanjutnya," ujarnya.

Adapun, 6 indikator tersebut a.l. indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi dan indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper