Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

'Pasar Gelap' Pilkada, Praktik Konglomerasi Mampu Borong Partai

"Pasar gelap” terjadi menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah ke partai politik.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Juli 2020  |  17:18 WIB
Ilustrasi - ANTARA/Arif Firmansyah
Ilustrasi - ANTARA/Arif Firmansyah

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustofa mengatakan Undang-Undang Pilkada perlu mengatur cara bakal calon kepala daerah mendapatkan dukungan partai.

Dengan demikian bisa diperoleh kepala daerah yang berkulitas dan tidak menimbulkan politik berbiaya tinggi.

Hal itu dikemukakan Saan dalam diskusi bertajuk “Kekhawatiran menguatnya dinasti politik”.

Selain Saan, pembicara lain adalah Anggota Komisi II DPR dari Faksi PKS Mardani Ali Sera dan Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, serta Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Menurut Saan, berdasarkan pengalaman selama ini, terjadi “pasar gelap” menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah ke partai politik.

Tawar-menawar dukungan politik bersifat transaksional itu terjadi dengan mudah karena tidak ada aturan tentang hal itu dalam Undang-Undang Pilkada.

“Cara untuk mendapatkan dukungan itu kan tidak diatur dalam undang-undang sehingga muncul ‘pasar gelap’ untuk mendapatkan dukungan karena kerumitan untuk mendatangi partai-partai,” ujar Saan, Selasa (28/7/2020).

Menurut Saan “pasar gelap” itu tidak saja mempersulit calon yang berkualitas untuk tampil, tetapi juga menimbulkan politik biaya tinggi dan menyuburkan dinasti politik.

Bahkan dia mengatakan ada praktik konglomerasi yang mampu memborong partai untuk mendapatkan dukungan sekaligus menghalangi calon lain untuk maju.

“Maka tidak aneh misalnya, kalau banyak konglomerasi yang mendorong semua partai agar, misalnya, bisa mendorong calon tunggal atau menjadikan dua pasang untuk head to head,” kata Saan.

Terkait dinasti politik, Saan mengatakan praktik tersebut sudah berlangsung lama sejak Pilkada langsung pertama dilakukan pada 2005.

Menurut Saan karena hal itu tidak melanggar undang-undang, diperlukan cara untuk membentengi agar praktik politik dinasti tidak mereduksi kualitas personal calon. "Itulah yang harus diatur," ujar Saan.

Sementara itu, Titi Anggraini mengatakan bahwa dinasti politik telah merusak demokrasi yang dibangun setelah era reformasi.

Dia mengatakan politik dinasti cenderung melahirkan pemerintahan yang korup.

Menurutnya, dinasti politik muncul dari pencalonan oleh partai yang banyak dibiayai oleh elite politik itu sendiri.

Artinya, dengan praktik oligopoli di tubuh partai, elite politik akan cenderung menyerahkan kekuasaan kepada kerabatnya karena telah banyak membiayai partai.

Kondisi itulah yang membuat calon lain yang berkualitas sulit untuk muncul sebagai calon kepala daerah dari partai politik tersebut, kata Titi.

“Seharusnya ke depan Undang-Undang Pilkada harus ramah terhadap calon-calon potensial yang punya rekam bidang politik yang memadai, punya komitmen yang tinggi dan juga punya kapabilitas untuk memimpin sebuah daerah,” kata Titi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Pilkada 2020
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top