Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perseteruan AS-China, TikTok Haram Bagi Pegawai Negeri AS

Setelah lolos di DPR dan disetujui Komite Senat, larangan penggunaan TikTok dapat segera menjadi hukum di Amerika Serikat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 Juli 2020  |  10:16 WIB
Logo TikTok ditampilkan di TikTok Creator's Lab 2019 yang digelar Bytedance Ltd. di Tokyo, Jepang, Sabtu (16/2/2019). - Bloomberg/Shiho Fukada
Logo TikTok ditampilkan di TikTok Creator's Lab 2019 yang digelar Bytedance Ltd. di Tokyo, Jepang, Sabtu (16/2/2019). - Bloomberg/Shiho Fukada

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat belakangan makin gencar menyerang hal-hal terkait China.

Di dalam negeri AS sendiri muncul gagasan untuk melarang pegawai pemerintah AS menggunakan aplikasi berbagi video pendek TikTok.

Larangan penggunaan TikTok itu didasarkan pada kebijakan yang disahkan Rabu (22/7/2020) dengan alasan kekhawatiran atas keamanan data pribadi pengguna.

"No TikTok on Government Devices Act" dari Senator Josh Hawley disahkan dengan suara bulat oleh Komite Senat AS, dikutip dari Reuters, Kamis (23/7/2020).

Popularitas TikTok yang meluas di kalangan remaja Amerika mendorong pengawasan dari regulator dan anggota parlemen AS yang khawatir informasi pribadi mereka jatuh ke tangan pejabat pemerintah China.

Tahun lalu, TikTok mengatakan sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS berusia 16 hingga 24 tahun.

Di bawah undang-undang China yang diperkenalkan pada 2017, perusahaan memiliki kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dalam intelijen nasional negara tersebut.

Awal pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara untuk melarang pegawai pemerintah mengunduh aplikasi TikTok pada perangkat pemerintah.

Larangan tersebut berhasil disepakati lewat kemenangan 336 suara berbanding 71.

Setelah lolos di DPR dan disetujui oleh Komite Senat, larangan tersebut dapat segera menjadi hukum di Amerika Serikat.

Sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan Trump juga mengatakan mereka mempertimbangkan larangan yang lebih luas terhadap TikTok dan aplikasi asal China lainnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengatakan masyarakat Amerika harus berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Juru bicara TikTok, Jamie Favazza, mengatakan tim TikTok AS, yang sedang tumbuh, memiliki prioritas untuk menghadirkan pengalaman aplikasi yang aman yang melindungi privasi pengguna.

"Jutaan keluarga Amerika menggunakan TikTok untuk hiburan dan ekspresi kreatif, yang diketahui bukan untuk digunakan pada perangkat pemerintah," kata Favazza, demikian Reuters.

Sebelumnya, pada Jumat (10/7/2020), Amazon.com sempat melarang dan kemudian membatalkan larangan terkait penggunaan aplikasi TikTok di perangkat karyawan.

Pelarangan yang terjadi hanya beberapa jam itu disebut sebagai kesalahan.

Kabar tersebut datang pada pekan yang sama setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memblokir TikTok karena khawatir aplikasi tersebut berbagi informasi pengguna dengan Pemerintah China.

Larangan itu dibatalkan setelah perwakilan TikTok dan Amazon membahas masalah tersebut, menurut email yang dikirim ke karyawan TikTok.

TikTok merupakan salah satu platform digital yang paling cepat berkembang dan belakangan mendapat sorotan besar terkait berbagai masalah, termasuk penanganan data pengguna mereka.

India melarang penggunaan TikTok dan aplikasi asal China lainnya pada bulan Juni.

Pihak TikTok mengatakan data pengguna disimpan di AS dengan salinan cadangan di Singapura.

Sumber menyebutkan data pengguna TikTok utamanya disimpan di Google Cloud, di pusat data Google yang berbasis di Virginia.

Namun, hal itu tidak menghentikan Pompeo dari kemungkinan untuk memblokir TikTok di AS.

Pada Jumat (9/7/2020), Komite Nasional Partai Republik meminta anggota melalui email untuk tidak mengunduh TikTok.

Komite Nasional Demokrat (DNC), Jumat, juga menegaskan kembali panduannya dari bulan Desember untuk berhenti mengunduh aplikasi tersebut.

DNC telah menyarankan staf kampanye selama berbulan-bulan terakhir untuk tidak menggunakan TikTok pada perangkat pribadi mereka, juga menyarankan menggunakan ponsel dan akun yang berbeda jika mereka menggunakan platform untuk pekerjaan kampanye karena kekhawatiran pelacakan data.

Dua senator Partai Republik pada Maret lalu memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk melarang pegawai federal menggunakan TikTok pada ponsel pemerintah.

Larangan itu didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional terkait pengumpulan dan berbagi data pengguna AS dengan Pemerintah China.

Tahun lalu, Angkatan Laut AS melarang penggunaan TikTok di perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Mereka mengatakan bahwa aplikasi tersebut merupakan "ancaman keamanan siber.

Sementara pada November lalu, Pemerintah AS meluncurkan tinjauan keamanan nasional terhadap pemilik TikTok, ByteDance, dalam akuisisi aplikasi media sosial AS Musical.ly senilai 1 miliar AS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perang dagang AS vs China TikTok

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top