Bisnis.com, JAKARTA - Selagi Indonesia masih melakukan pemilihan langsung, politik dinasti tidak bisa dihindari. Dinasti politik bahkan bisa terkonsolidasi sehingga akan terus menghasilkan pemerintahan yang berpotensi korup.
Demikian dikemukakan pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis ketika dimintai pendapatnya soal sejumlah sosok calon kepala daerah yang berasal dari keluarga pejabat negara.
Margarito menyoroti majunya putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo. Demikian juga dengan Siti Nur Azizah, putri Wapres Ma’ruf Amien, yang menjadi calon wali kota Tangerang Selatan.
Margarito mengatakan pemerintahan yang korup tidak hanya didefinisikan seperti mengambil uang negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Menurut dia, korupsi juga bisa terjadi apabila ada ada kebijakan pejabat yang menguntungkan keluarga sebagaimaa lazimnya terjadi pada dinasti politik.
“Dengan pemilihan langsung, Anda tidak bisa menghindari dinasti politik. Salah satu cara untuk keluar dari jebakan itu adalah kembali ke musyawarah mufakat. Ini masalah serius,” ujar Margarito kepada Bisnis, Kamis (23/7/2020).
Baca Juga
Menurutnya, pemilihan langsung dalam konteks Indonesi saat ini adalah uang, bukan bermusyawarah. Siapa pemilik uang, merekalah yang akan berkuasa.
Padahal, lanjutnya, cita-cita demokrasi pada awalnya bukan begitu.
“Saya merasa masih masuk akal pemilihan presiden maupun kepala daerah melalui perwakilan dan musyawarah. Tidak masuk akal Anda menyeleksi pemimpin tanpa tahu intelektualitas dan moralitasnya,” ujar Margarito.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta publik tak mempersoalkan pencalonan putra sulung Presiden Jokowi dan putri KH Ma’ruf Amin dalam Pilkada 2020.
Sebagaimana hak warga negara lainnya untuk mengikuti kontestasi pilkada, Hasto pun meminta publik bersikap adil pada keduanya.
Hal itu disampaikan Hasto saat konferensi pers virtual usai peresmian kantor baru PDIP di 20 wilayah, Rabu (22/7/2020).
"Kita lihat misalnya di Kota Tangsel, ada anak KH Ma'ruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut dan yang penting rakyat yang menentukan," ujar Hasto.
Di negara maju dengan demokrasi yang sudah matang seperti Amerika Serikat, ujar Hasto, praktik semacam itu tak menjadi persoalan.
Dia mencontohkan bagaimana George Bush dan keluarganya eksis dalam jagat perpolitikan Amerika. Begitu juga dengan keluarga Kennedy.
Hal itu, menurut Hasto, tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik.
Hasto mengungkapkan PDIP tak menutup mata atas kritikan terkait isu dinasti politik.
PDIP sendiri, lanjut Hasto, melihat bahwa proses kaderisasi justru harus dimulai dari keluarga, sama seperti pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
