Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Korupsi Izin Pertambangan: KPK Panggil Bupati Kotawaringin Timur

KPK akan menggali keterangan dari Supian sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang ditaksir merugikan negara Rp5,8 Triliun dan USD 711 ribu.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 22 Juli 2020  |  14:10 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.

Penyidik bakal menggali keterangan dari Supian dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang ditaksir merugikan negara Rp5,8 Triliun dan USD 711 ribu. 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2020).

Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka terkait proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2010 - 2012.

Timbal baliknya, dia diduga telah menerima mobil mewah dan sejumlah uang dari hasil pemberian Izin Usaha Penambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI) dan PT Aries Iron Mining (AIM).

KPK menduga perizinan dari ketiga perusahaan itu belum dipenuhi sepenuhnya antara lain izin lingkungan atau Amdal serta tidak memiliki kuasa pertambangan.

Bahkan, dua perusahaan bisa diberikan izin oleh Supian Hadi kendati tidak mengikuti proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Supian Hadi lantas diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang sebesar Rp500 juta.

KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp5,8 triliun dan US$ 711.000 yang dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan itu.

Atas perbuatannya, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top