Bisnis.com, JAKARTA – Akses air minum di Indonesia masih belum mencapai 100 persen, padahal untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak, akses terhadap air bersih adalah mutlak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahdan, mengatakan bahwa saat ini akses air bersih di NTB masih 72,24 persen, di bawah rata-rata tingkat akses air bersih nasional.
Untuk mengatasi kekurangan air bersih ini, NTB sudah memiliki 11 bendungan besar, selain embung dan mata air.
“Selain itu, untuk menyiapkan air, sejak 2008 kami sudah menyelenggarakan Pamsimas, kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Program ini sudah sangat berhasil. Tapi cakupan air bersih untuk NTB baru 72,24 persen, ini jadi kendala dan harus ditingkatkan,” ungkapnya, Rabu (22/7/2020).
Untuk meningkatkan akses air bersih, NTB saat ini sedang merancang SPAM regional, karena Pemerintah Daerah NTB menyadari ketersediaan air yang pas-pasan, ditambah dengan curah hujan yang rendah.
“Kami berusaha untuk terus melakukan kerja sama untuk memanfaatkan air yang terbatas ini secara maksimal. Bisa dengan kerja sama dengan masyarakat, baik melalui perpipaan dan melalui air tanah,” ujarnya.
Baca Juga
Ketersediaan air bersih dan meminimalisir sumber air yang tercemar juga terus diupayakan oleh pemerintah.
Direktur Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan bahwa di jaringan yang ada baik dari perpipaan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sudah harus mengacu pada Permenkes No.92 Tahun 2010.
“Di sana tertera parameter-parameter yang tidak boleh dilampaui terkait dengan pencemaran di sumber air,” ungkap Yudha.
Adapun, apabila masyarakat mengakses air langsung dari sumber air, PUPR tidak bisa memonitor dengan baik.
“Ini jadi permasalahan yang ke depan perlu kita kembangkan terkait dengan coverage area atau jangkauan pelayanan air yang harus diluaskan sehingga masyarakat mendapatkan kesamaan dalam mendapatkan air,” jelasnya.
Yudha juga menyebut ada 4 prinsip yang harus dipenuhi agar akses terhadap air bersih bisa terpenuhi, pertama secara kuantitas airnya harus cukup, kedua adalah kualitas yang bisa menyebabkan penyakit, ketiga kontinyuitas di mana masyarakat harus dapat air selama 24 jam dalam 7 hari sampai sebulan, setahun, dan seterusnya, keempat dari sisi keterjangkauan.
“Bahwa masyarakat harus dapat akses dan tidak susah payah jalan jauh untuk dapat air dan membeli dengan biaya yang cukup mahal, apalagi di wilayah terpencil yang perekonomiannya juga susah. Aksesnya harus universal buat semua,” jelas Yudha.
