Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar meminta agar polemik mengenai dirinya yang tak lagi menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap segera diakhiri.
Baca Juga
"Ada polemik di publik tentang apakah mundur dan dimundurkan. Sudahlah, tidak penting. Saya tidak akan mempertanyakan atau minta klarifikasi ke KKP. KKP rumah saya selama beberapa tahun ini. Rumah sahabat-sahabat saya. Saya cukup paham siapa bertugas apa dan suasana kebatinan di sana," kata Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (17/7/2020).
Menurut Zulficar, pada Jumat (17/7/2020) ini merupakan hari terakhirnya berkantor di KKP dan dirinya sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Dirjen Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 14 Juli 2020.
Ketika itu, ujar Zulficar, dirinya telah menjelaskan poin prinsip alasan pengunduran diri kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Beliau (Menteri Edhy) memahami apa yang saya sampaikan," kata Zulficar.
Dia berpendapat bahwa kejadian ini adalah hal yang biasa dan tidak perlu heboh. Zulficar juga meyakini bahwa membangun kelautan dan perikanan serta mewujudkan visi Negara Maritim tidak selamanya harus dari dalam pemerintahan, karena banyak peran dan cara yang bisa dilakukan.
"Saya tentu bangga dan merasa tersanjung bisa menjadi bagian dari KKP yang hebat. Menjadi keluarga besar KKP. Pegawai-pegawai di KKP luar biasa. Dedikasinya, loyalitasnya, militansinya, kemampuan teknisnya, komitmennya," ujarnya.
Zulficar menerangkan bahwa pilihannya untuk mundur bukan untuk gagah-gagahan, tetapi karena "prinsip jangan ditawar, jabatan bukan segalanya".
Sementara itu, sebelum menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap di KKP, Zulficar Mochtar sempat menjadi aktivis dan Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo menyatakan KKP adalah salah satu kementerian yang memiliki tugas mengelola sumber daya alam Indonesia, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
Rilis dari KKP itu menyebutkan bahwa upaya menjalankan tugas strategis ini ditempuh salah satunya melalui manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, transparan, dan berbasis sistem merit.
"Menteri Edhy pada hari yang sama mengusulkan kepada Presiden untuk pengisian jabatan Pejabat Tinggi Madya Direktur Jenderal Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian team work KKP melayani stakeholders kelautan dan perikanan," jelas Agung.
Posisi sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP diperoleh Zulficar sejak dia dilantik pada 22 Mei 2018 di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebelum menjabat Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar diangkat sebagai Kepala Badan Riset dan SDM KKP pada 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
