BUMN Terjebak Pusaran Utang, Fadli Zon: Picu Krisis Lebih Besar

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon memberikan peringatan kepada pemerintah terkait utang BUMN yang dinilai berpotensi menyebabkan krisis yang lebih besar di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu dipaparkan politisi Partai Gerindra ini melalu sebuah utasan melalui akun Twitter resminya, @fadlizon, Kamis (9/7/2020). "HATI-HATI, UTANG BUMN BISA PICU KRISIS LEBIH BESAR. (A Thread)," demikian cuitan Fadli Zon.

Menurutnya, ada 3 kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada akhir dekade 90 yakni gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan.

Dia khawatir Indonesia tengah menghadapi kondisi yang sama pada saat ini. Salah satu alasannya adalah terkait krisis utang dan risiko gagal bayar BUMN. Kondisi itu, jelas dia, tidak terlepas dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

"BUMN seharusnya bisa jadi alat intervensi negara di dalam perekonomian. Namun, BUMN kini sedang menghadapi risiko gagal bayar yang serius akibat kesalahan pemerintah dalam lima tahun terakhir," jelasnya.

Fadlu mengutip data Bank Indonesia dalam lima tahun terakhir yang menujukkan total utang luar negeri seluruh BUMN terus mengalami kenaikan. Hingga April 2020, nilai utang luar negeri BUMN mencapai US$55,3 miliar atau setara Rp775 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000 per 1US$).

Jumlah itu, jelasnya, mencapai lebih dari seperempat total utang luar negeri swasta yang mencapai US$207,8 miliar. Padahal, tulis Fadli, total utang BUMN pada 2014 masih tercatat sebesar US$30,7 miliar.

Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat kondisi itu menjadi lebih buruk. Pasalnya, pendapatan hampir seluruh BUMN dipastikan tergerus, sedangkan jumlah utang jatuh tempo jumlahnya tak sedikit.

Dia melampirkan data bahwa pada Mei-Desember 2020, ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo. Surat utang jatuh tempo dengan nilai paling besar dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yakni Rp5,4 triliun. PT Pupuk Indonesia (Persero), jelasnya, menyusul dengan nilai obligasi jatuh tempo senilai Rp4,1 triliun.

"Kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi kita akan kian sulit," tegasnya.

Fadli Zon memberi contoh kondisi sulit di tengah pandemi yang dialami Garuda Indonesia. Pada 3 Juni lalu, jelasnya, BUMN di bidang penerbangan itu harusnya membayar utang sukuk global US$500 juta. Namun, BUMN tersebut terpaksa merestrukturisasi utang tersebut akibat tengah kesulitan di tengah penyebaran wabah ini.

Akibat pandemi, jelas dia, Garuda Indonesia mesti memarkir 70 persen armadanya. Padahal pemasukan dari penumpang berkontribusi 80 persen terhadap pendapatan perusahaan. "Bayangkan, bagaimana berdarah-darahnya perusahaan tersebut saat ini?"

Kondisi serupa, sambung Fadli Zon, juga dialami BUMN karya. Pertumbuhan utang BUMN di sektor infrastruktur itu jauh lebih besar ketimbang perolehan labanya. Dia mencontohkan Adhi Karya yang pada 2019 lalu pertumbuhan utangnya mencapai 20 persen, sedangkan labanya hanya naik 3,1 persen.

Tak heran, jelasnya, jika kemudian BUMN terpaksa harus menjual aset untuk menutupi utang. Waskita Karya, contoh lain yang diberikan Fadli Zon, yang memiliki utang mencapai Rp89 triliun, akan melepas empat ruas jalan tahun ini, yaitu Tol Becakayu, Tol Kanci-Pejagan, dan Tol Pejagan-Pemalang.

Sementara itu, Tol Cibitung-Tanjung Priok akan dijual dengan mengurangi kepemilikan saham dari mayoritas menjadi minoritas.

"Semua itu, sekali lagi, akibat kesalahan tata kelola utang Pemerintah dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana saya ingatkan sejak lima tahun lalu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat negara tak punya duit sangat berbahaya," cuit Fadli Zon.

Menurut dia, fakta ini juga telah dicatat oleh Bank Dunia dalam laporan bertajuk 'Infrastructure Sector Assessment Program' pada 2018. Di dalamnya, Bank Dunia menilai pemicu terjadinya peningkatan utang BUMN adalah pengerjaan proyek-proyek pemerintah.

BUMN, jelas dia, dipaksa untuk mengerjakan proyek pemerintah yang tidak punya uang. Lantaran BUMN juga kekurangan dana, akhirnya BUMN terpaksa berutang sendiri.

"Saya kira ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai BUMN justru jadi katalis, bahkan menjadi pemicu bagi terjadinya krisis yang lebih besar," sebut dia.

Di sisi lain, Fadli mengatakan arus investasi yang masuk juga mencatatkan penurunan. Sepanjang Triwulan I 2020, jelasnya, penanaman modal asing atau PMA turun 9,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Selain secara nominal turun, kualitas investasi nasional dinilai juga terus memburuk.

Dia berharap ke depan pemerintah tidak lagi lagi menjadikan BUMN sebagai 'kuda Troya' untuk berutang, terutama utang luar negeri. Selama lima tahun terakhir, sambung Fadli, pengawasan DPR atas utang pemerintah ini telah di-‘bypass’ lewat pengalihan utang ke BUMN.

"Model pembangunan yang manipulatif semacam itu seharusnya tak diteruskan. Terbukti, BUMN kita saat ini akhirnya terjebak dalam pusaran utang yang bisa memperburuk krisis," pungkasnya.