Bisnis.com, JAKARTA - Para Menteri Luar Negeri Mesir, Prancis, Jerman dan Yordania menyatakan telah membahas bagaimana memulai kembali "pendekatan yang bermanfaat" antara pihak Israel dan Palestina dan siap mendukung setiap upaya untuk mengadakan negosiasi.
"Kami sepakat bahwa setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan mengganggu pondasi proses perdamaian," kata para menteri dalam sebuah pernyataan yang didistribusikan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman setelah konferensi video para menteri seperti dikutip ArabNews.com, Rabu (8/7/2020).
Pernyataan bersama itu masing-masing ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman al-Safadi, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian, dan Menlu Jerman Heiko Maas.
Mereka menyatakan tidak akan mengakui adanya perubahan pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik tersebut.
Selain itu, para menteri juga sepakat bahwa langkah aneksasi akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan, dan akan menjadi penghalang utama bagi upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.
Perubahan status wilayah juga akan menjadi konsekuensi terhadap ikatan negara-negara tersebut dengan Israel.
Baca Juga
Dalam pernyataan tersebut, Mesir adalah negara pertama yang secara resmi menentang rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel. Kairo sempat bergeming setelah Israel mengumumkan rencana aneksasi Tepi Barat yang diagendakan pada 1 Juli lalu.
Pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat rencananya dilakukan pada Rabu pekan lalu atau tanggal 1 Juli. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaannya.
Kendati menunda, Netanyahu menyebut tetap melanjutkan pembicaraan rencana aneksasi dengan mitranya Amerika Serikat (AS).
Rencana pencaplokan telah menyebabkan pemerintahan Netanyahu menghadapi keretakan. Ketua Partai Biru Putih, Benny Gantz yang menjabat sebagai menteri pertahanan Israel menghendaki agar keputusan politik yang dibuat saat ini diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta efek sosial-ekonominya.
Meski saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, Gantz nantinya menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Kedua tokoh itu membentuk pemerintahan koalisi dengan kesepakatan pembagian masa jabatan perdana menteri.
