Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Komisi III Gelar RDP di Kantor KPK, Ada Apa Ya?

Komisi III DPR meminta agar Rapat Dengar Pendapat dilakukan di Gedung KPK. Ingin membuat sejarah baru?
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 Juli 2020  |  11:33 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan tanggapannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Hari ini, Selasa (7/7/2020) DPR meminta RDP berlangsung di Kantor KPK. - ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan tanggapannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Hari ini, Selasa (7/7/2020) DPR meminta RDP berlangsung di Kantor KPK. - ANTARA/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan KPK. Namun, RDP tidak dihelat di DPR melainkan di Gedung KPK. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III DPR meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di kantor lembaga anti-rasuah di Jakarta, Selasa siang.

"Jam 11 WIB hari ini Komisi III DPR melaksanakan RDP di Kantor KPK. Komisi III DPR yang meminta RDP dilakukan di sana," kata Sahroni kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan RDP di Kantor KPK tersebut merupakan sejarah baru karena ingin membiasakan diri dalam proses "jemput bola" agar tahu secara rinci kondisi mitra kerja di kantornya.

Menurut dia, RDP di Kantor KPK itu dalam rangka mendukung  kebijakan dan peningkatan kinerja institusi KPK.

"Mendukung terkait kebijakan atau terkait permasalahan yang sifatnya membangkitkan peningkatan pendapatan negara khususnya KPK yang bekerja," ujarnya.

Sahroni mengatakan RDP tersebut kemungkinan akan berlangsung secara terbuka.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan awalnya agenda rapat di Kantor KPK merupakan Rapat Panitia Kerja Penegakan Hukum bukan RDP‎.

Sudding mengatakan rapat Panja juga sering dilakukan oleh DPR untuk mengunjungi kantor aparat penegak hukum seperti dilakukan ke Kejaksaan Agung yang dilakukan pada Senin (6/7).

"Tapi saya juga tidak tahu kenapa rapat panja berubah menjadi RDP dan undangan yang saya terima RDP dengan KPK," ‎kata Sudding.

Sudding juga mengaku belum mendapatkan konfirmasi kenapa agenda yang seharusnya Panja berubah menjadi RDP dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK dpr

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top