Bisnis.com, PEKANBARU – Para pembuat kebijakan di China menghadapi dilema untuk memulihkan ekonomi yang tertekan akibat Covid-19. Tentunya, pemerintah China tidak ingin mengulang periode gelembung utang (credit bubble) seperti pada 2016.
Memasuki paruh kedua tahun ini, kemampuan bayar utang dari korporasi China belum menunjukkan perbaikan bahkan cenderung kian melemah. Beberapa perusahaan pun sudah mengajukan gagal bayar utang atau default.
Beijing Sound Environmental Engineering Co. menjadi perusahaan pertama di China yang gagal membayar utangnya karena alasan likuiditas.
Dalam kondisi pelemahan ekonomi secara global saat ini, pemerintah China seperti halnya pemerintahan lain di dunia harus mengambil kebijakan yang dapat menahan tekanan dampak Covid-19 terhadap perekonomian.
Zhou Chuanyi, Credit Analyst di Lucror Analytics Singapura, mengatakan tren yang terjadi di China sekarang ini tampaknya akan berakhir pada kemudahan pendanaan bagi korporasi.
Khusus untuk obligasi dari sektor properti, Zhou menyebut sejauh ini belum ada yang menyatakan default dan laju ekspansi pengembang bisa lebih terkendali di bawah aturan yang dibuat pemerintah lokal.
“Terlebih lagi, beberapa pengembang mungkin menunda pembukaan propertinya, seperti yang diatur oleh pemerintah lokal, sehingga membatasi keluarnya modal kerja,” kata Zhou, seperti dikutip Bloomberg pada Kamis (2/7/2020).
Melihat ke belakang, sejak terjadi gagal bayar kredit onshore China untuk pertama kalinya pada 2014, jumlah gagal bayar kredit onshore terus meningkat menjadi 395 penerbit.
Sebanyak 31,9 persen dari jumlah obligasi defaiult tersebut kembali diterbitkan pada 2016.
Adapun, penerbitan utang besar-besaran yang terjadi di China pada 2016 menyeret turun yield obligasi serendah-rendahnya ke 3,49 persen.
Hingar-bingar di pasar surat utang China mendorong Presiden China Xi Jinping memulai kampanye pengurangan utang secara besar-besaran (deleveraging campaign).
Kampanye deleveraging itu berhasil mengungkap risiko yang disebabkan praktik perbankan bayangan atau yang dikenal sebagai shadow banking di China.
Alhasil, pemerintah memperketat aturan untuk industri pasar modal dan pengelolaan investasi oleh manajer investasi.
Setelahnya, korporasi di China menjadi kesulitan untuk menggalang dana dalam rangka membayar kewajiban yang sudah ada.
Pengetatan aturan itu memicu terjadinya default obligasi selama 2018 dan 2019 dan beberapa bank menjadi tutup. Hal itu pula yang menjadi alasan pemerintah China menjadi giat menggelontorkan stimulus likuiditas dalam beberapa tahun terakhir.
Seiring dengan kondisi likuiditas yang tak kunjung membaik, Pemerintah China pun mengeluarkan aturan pemulihan obligasi default untuk korporasi.
Sejumlah perusaaan yang kesulitan membayar utangnya bisa menggunakan arahan itu untuk menunda pembayaran utang, melakukan penarikan dan pembatalan awal, serta pembayaran over-the-counter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
