Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta jajarannya melakukan inspeksi ulang kesiapan seluruh alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki. Permintaan itu disampaikan mengingat beberapa di antara peralatan tempur sudah berusia tua.
Menurutnya, selain inspeksi, juga perlu dilakukan investigasi terhadap jatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 209 milik TNI AU di Kabupaten Kampar, Riau, kemarin.
Inspeksi ulang kesiapan senjata yang diawaki seperti pesawat, heli, kapal selam perlu dilakukan terutama untuk alutsista yang sudah berumur lebih lima hingga sepuluh tahun, kata Bobby.
"Saya akan meminta Panglima TNI beserta jajaran, agar dilakukan investigasi lengkap atas kejadian tersebut,” tegas Bobby, Selasa (16/6/2020).
Bobby meyakini anggota TNI tentu sudah melakukan persiapan dengan protokol keamanan yang ketat sebelum menggunakan alutsistanya. Terkait hal itu, Bobby meminta dalam proses investigasi TNI benar-benar menyelidiki apakah ada faktor human error atau murni kecelakaan.
"Dalam investigasi harus dapat diidentifikasi apakah ada faktor human error, atau ada tahapan yang dilewati, kombinasi keduanya atau murni kecelakaan," kata Bobby.
Baca Juga
Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan dan jatuh di Kampar, Riau, Senin (15/6/2020).
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Fajar Adriyanto kecelakaan pesawat itu terjadi di dekat Runway 36 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Sebelumnya juga terjadi kecelakaan, Helikopter MI17 HA5141 milik TNI AD yang mengangkut sembilan personel TNI jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Empat personel gugur dan lima lainnya mengalami luka-luka.
Helikopter itu sedang melakukan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira dan itu merupakan tugas negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendesak dilakukan investigasi terkait kecelakaan helikopter itu.
Politisi PKS ini minta dilakukan investigasi menyeluruh agar secepatnya Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI memberikan laporan lengkapnya kepada Komisi I DPR.
