Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi virus Corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap perusahaan dan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga perlu dipikirkan lapangan kerja baru setelah memasuki era normal baru atau new normal.
Demikian dikemukakan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus pengusaha Sandiaga Uno dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/6/2020).
Menurutnya, berdasarkan penelitian sebanyak 40 persen pekerja yang di-PHK tidak mendapatkan kembali pekerjaanya. Oleh karena itu, kata Sandi, harus dipikirkan lapangan pekerjaan baru dan berkualitas tinggi pasca pandemi ini.
“Hal inilah yang harus kita hadapi dalam situasi normal baru nantinya. Saya rasa dengan pulihnya permintaan kembali secara perlahan dan toko-toko kembali dibuka, Anda akan melihat pekerjaan baru yang akan muncul dan perusahaan yang cepat beradaptasi berpotensi menjadi pemenang,” katanya.
Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya ada sebanyak 1,2 juta orang di-PHK dan dirumahkan oleh sejumlah perusahaan karena terdampak pandemi Covid-19.
Kondisi tersebut, ujarnya, adalah masa yang sulit bagi perusahaan besar maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena mengalami penurunan keuangan dan pendapatan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca Juga
“Mereka (perusahaan dan UMKM) menghadapi penurunan besar keuangan dan pendapatan karena pembatasan ini. Dalam dua bulan terakhir, mereka terus berjuang mencari pemasukan untuk tetap membayar upah pekerjanya,” kata Sandiaga.
Menurutnya, PHK dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut karena Indonesia belum memiliki sistem rancangan perlindungan upah seperti yang ada di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa.
“Karena itu perusahaan terus berusaha keras untuk tetap bisa membayar upah dan juga untuk tetap menjalankan usaha mereka walaupun toko atau tempat usaha mereka tutup,” ujarnya.
Dia mencontohkan negara Jerman yang dia anggap sebagai negara paling baik dalam menyelamatkan ekonominya di saat pandemi Covid-19.
Selain pemerintahannya yang sangat tegas dalam menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakatnya, mereka juga memiliki program perekonomian yang sangat bagus untuk menenangkan situasi ekonomi.
“Masyarakat Jerman mendapat bantuan tunai dan juga keringanan pajak. Jerman telah menyiapkan dana stabilitas sebesar 600 miliar euro, bantuan UMKM sebesar 165 miliar euro, bahkan beberapa bank atas kebijakan pemerintah memberikan modal kerja sampai 1 miliar euro,” katanya.
Oleh karena itu, mantan Ketua Umum HIPMI ini berharap ketika pandemi berakhir dan saat penerapan new normal atau normal baru, para pengusaha butuh likuiditas tambahan modal untuk bisa membangun kembali usahanya.
“Jika mereka sudah buka kembali (usahanya), saya berharap pemerintah akan memberikan bantuan pinjaman untuk pemulihan ekonomi rakyat,” ungkapnya.
