Mengawal Kepulangan Pekerja Migran

Bisnis.com, JAKARTA - Pemulangan para pekerja migran di luar negeri menjadi tugas yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Upaya ini makin berat mengingat mayoritas negara menerapkan pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pada banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang pulang secara mandiri.

Kementerian Luar Negeri mencatat, per 28 April2020 kepulangan WNI dari Malaysia secara mandiri sebanyak 68.129 orang dan 11.505 anak buah kapal (ABK).

Selain dari Malaysia dan ABK, sebanyak 1.381 WNI juga telah kembali secara mandiri dengan difasilitasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.

Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Kesehatan, protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, terutama pada saat kedatangan.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan pemberdayaan pada level desa untuk pelaksanaan karantina mandiri.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, prioritas kebijakan pemerintah adalah memfasilitasi kepulangan, baik pekerja migran, para ABK, ataupun WNI lain yang ada di luar negeri.

“Kalau ada kendala dalam proses pemulangan, perwakilan Indonesia memberikan fasilitas,” kata Faizasyah kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Dia melanjutkan, pandemi berimbas pada lesunya ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak negara, termasuk kantong-kantong tenaga kerja Indonesia (TKI).

Dengan demikian, lapangan kerja yang selama ini diisi pekerja asal Negeri Garuda, beralih ditempati oleh masyarakat setempat.

Data kepulangan WNI di luar negeri

Sumber: Kemenlu RI 

 Ada sektor-sektor di mana TKI tetap bisa dipekerjakan, seperti perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Namun, sektor lain seperti restoran dan konstruksi, banyak yang berhenti beroperasi. Pekerja Indonesia di sektor-sektor tersebut telah banyak yang kembali ke Tanah Air.

Selain Kementerian Luar Negeri, kepulangan tenaga kerja juga dikoordinasikan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sejauh ini sudah memfasilitasi sekitar 123.000 kepulangan.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani menjelaskan dalam memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI), pihaknya menemui sejumlah kendala. Di antaranya ketersediaan rumah singgah dan keterbatasan moda transportasi domestik.

“Ada keterbatasan transportasi menuju ke daerah asal PMI yang mengakibatkan sindikasi travel dengan ancaman keselamatan PMI,” katanya.

Benny mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, mulai 4 Mei pemerintah akan memfasilitasi penyediaan angkutan darat, laut, dan udara untuk WNI yang kembali ke Tanah Air.

Selain itu, selama masa pandemi ketibaan difokuskan di tiga bandara, yakni Kualanamu, Kertajati, dan Ngurah Rai. Adapun Bandara Soekarno-Hatta tidak disarankan digunakan karena Jakarta merupakan episentrum pandemi.

Namun, jika ada kepulangan PMI yang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kemenhub juga menyediakan kereta dan bis ke sejumlah daerah. Pada perkembangan terbaru, sebanyak 347 WNI dipulangkan dari Sri Lanka dan Maladewa pada 2 Mei.

Sebanyak 243 orang mendarat di Jakarta, sedangkan sisanya yakni 104 orang diturunkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Para WNI yang dipulangkan sebagian besar bekerja di industri pariwisata.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri di berbagai negara juga menyalurkan bantuan kebutuhan mendasar bagi WNI yang paling rentan terdampak pandemi.

Menurut catatan Kemenlu, total ada 241.086 paket sembako yang dibagikan ke WNI di Malaysia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia.

Menanggapi sejumlah upaya pemerintah tersebut, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan kelanjutan masa depan pekerjaan bagi yang kembali ke Tanah Air juga perlu dipikirkan.

LAPANGAN KERJA BARU

Menurutnya, setelah pemulangan, pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya yakni memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan baru baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasalnya, kepulangan PMI tersebut menambah tumpukan PHK yang dialami ratusan ribu pekerja di dalam negeri.

Terkait bantuan kebutuhan pokok, Anis mengatakan masih banyak PMI di luar negeri yang belum dijangkau bantuan pemerintah.

Khusus untuk Malaysia, dia menerima banyak laporan mengenai kondisi para buruh migran dan keterbatasan untuk sekadar menyambung hidup.

“KBRI memang memberikan bantuan logistik untuk mereka selama Malaysia lockdown, tapi tentu berdasar data yang dimiliki pemerintah dan itu kita tahu bahwa itu terbatas,” ujarnya.

Migrant Care membantu menyambung akses bantuan kepada para buruh yang tak tercatat negara. Secara mandiri, organisasi tersebut juga telah menyalurkan bantuan logistik.

Di tengah situasi yang serba terjepit, Anis mengapresiasi gerakan solidaritas untuk buruh dan buruh migran yang telah digalakkan sejauh ini.

Dia berharap gerakan-gerakan semacam ini terus muncul hingga masa pandemi berakhir, bahkan setelahnya.