Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai program bantuan sosial diberikan seperti bantuan sosial berupa sembako, uang tunai, keringanan pembayaran listrik, dan lainnya guna meringankan beban kehilangan pendapatan akibat dari pendemi virus corona.
Penduduk yang tinggal di daerah episentrum Covid-19, DKI dan sekitarnya, mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden berupa sembako yang disalurkan tiap dua minggu sekali dengan nilai Rp 300.000. Di DKI, Bansos tersebut telah disalurkan per tanggal 20 April 2020.
Hingga 30 April 2020, berdasar data Kemensos, bansos Presiden telah disalurkan kepada 374.736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebanyak 39,6 persen dari total 947.126 KPM yang tercatat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah melakukan pengecekan terhadap lima gudang logistik untuk memastikan stok bantuan sosial Presiden.
Gudang yang berada di Marunda, Jakarta Utara adalah titik distribusi untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menggandeng PT. Pasar Tani Indonesia sebagai supplier sembakonya.
" Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," ujar Muhadjir Minggu (3/5/2020).
Menurutnya, masih ada ruang untuk usulan warga penerima baru. Namun mesti dipastikan bahwa yang diberikan adalah mereka yang terdampak dan tidak ada tumpang tindih antara yang terima bansos dari pemprov dan pemerintah pusat.
"Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," katanya.
Dalam menyalurkan bansos sembako, Muhadjir menerangkan, pemerintah memprioritaskan mereka yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi. Bantuan disalurkan berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan yang dihimpun RT/RW setempat.
"Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," terangnya.
