Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyaluran Bansos Presiden ke Masyarakat Terdampak Covid-19 Dikebut

Pemerintah telah menambah jumlah gudang stok penyimpanan sembako untuk Bansos presiden dari 5 menjadi 12.
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek./ANTARA FOTO-M Risyal Hidayat
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek./ANTARA FOTO-M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), per-1 Mei 2020, penyaluran Bansos presiden telah disalurkan kepada 462.419 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 48,8 persen dari total sasaran penerima yang sebanyak 947.126 KPM.

"Kita mempercepat bantuan presiden untuk sembako di wilayah DKI dan Bodetabek. Insya Allah untuk DKI target penyaluran kita hari ini bisa lebih dari 60 persen," kata Muhadjir Minggu (3/5/2020).

Menteri Muhadjir mengatakan pemerintah telah menambah jumlah gudang stok penyimpanan sembako untuk Bansos presiden dari 5 menjadi 12. Diantaranya PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino.

"Kita harapkan stoknya tidak terlambat lagi dan bisa dipercepat. Mudah-mudahan dalam dua hari penyaluran bansos presiden untuk DKI gelombang satu ini bisa selesai," ujarnya.

Menurut Muhadjir, daerah di DKI Jakarta yang masih rendah tingkat penyalurannya ialah Jakarta Barat atau sebesar 24,5 persen. Sedangkan untuk daerah lain rata-rata sudah di atas 50 persen, terutama yang paling tinggi di Jakarta Pusat yaitu 61 persen.

Adapun, mekanisme pengiriman bansos Presiden melibatkan PT POS dan PT Pasar Tani. Kedua PT ini bertanggung jawab dalam pengiriman dari gudang ke titik drop point yang selanjutnya dibagikan ke para KPM oleh RT/RW setempat.

Sejak 30 April 2020 untuk mempercepat proses penyaluran, di gudang Carrefour MT Haryono para TNI juga diminta membantu proses memasukkan paket bansos dari gudang ke kendaraan yang akan mengangkut ke titik drop point.

Selanjutnya, pemberian bansos Presiden ini tidak hanya paket sembako seperti saat ini, tapi akan ada juga paket beras saja yang disediakan oleh Bulog. Jadi di salur pertama sembako nanti salur kedua paket beras dan yang ketiga sembako lagi, yang keempat beras lagi dan dua sisa penyaluran terakhir berupa sembako lagi.

Diharapkan hal ini akan mempermudah proses penyediaan barang dan mempercepat bantuan diterima masyarakat.

Menko menekankan bahwa target penyaluran bansos presiden diutamakan untuk masyarakat terdampak dan belum menerima program nasional baik mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak.

"Kalau memang masih ada yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan karena memang dia butuh, prosedurnya bisa melapor RT/RW setempat. Dengan catatan harus melalui proses," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan penyaluran bansos presiden tersebut tepat sasaran, Muhadjir melakukan kunjungan lapangan ke RW 5 dan RW 6, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Diketahui penyaluran bansos daerah tersebut telah berjalan baik namun masih perlu perbaikan data untuk penyaluran bansos tahap berikutnya.

“Data akan terus kita sempurnakan. Pastikan bansos presiden ini diutamakan untuk mereka yang terdampak terlebih perhatikan untuk warga yang belum tercatat dalam DTKS, RT/RW/Kelurahan harus pastikan betul ketepatan sasarannya,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper