Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar meminta semua pihak untuk tidak perlu memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi tentang Kartu Prakerja.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menilai bahwa seharusnya saat ini semua pihak memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
"Saya yakin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi dalam menangani Covid 19 dan dampak sosial-ekonomi telah melalui kajian yang mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).
Menurutnya harus diakui bahwa faktanya Kartu Prakerja tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk kartu prakerja ini.
"Ini tandanya bahwa keberadaan Kartu Prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pendemi Covid 19," ujarnya.
Apalagi, dengan adanya pemutusan kerja atau PHK yang saat ini hampir sebanyak 1,6 juta dan akan terus berlanjut maka harus dicarikan solusi untuk mengatasinya.
"Kartu Prakerja akan semakin dibutuhkan masyarakat, terutama yang terkena PHK. Selain peserta kartu prakerja akan mendapatkan insentif dari Pemerintah, juga mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring," tuturnya.
Menurutnya pelatihan secara daring menjadi pilihan terbaik karena tidak mungkin pada saat pandemic Covid 19 ini, peserta kartu prakerja akan mendapatkan pelatihan secara konvensional.
"Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill tersebut," ujarnya.
Sementara itu, terkait vendor platform daring mitra pemerintah yang juga menuai polemik, menurutnya, pemerintah sudah menjelaskan bahwa mekanisme penentuannya sudah dilakukan secara terbuka.
Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja itu, selama ini sudah dikenal memiliki kredibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.
"Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja, ya mereka sendiri," ujarnya.
Pihaknya menyatakan bahwa beberapa peserta Kartu Prakerja sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka.
"Saya setuju bahwa setiap program Pemerintah, apapun programnya termasuk Program Kartu Prakerja, Bansos Tunai dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak Covid 19 ini perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan," ujarnya.
Adapun sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020.
"Saya percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi ini telah melalui kajian berbagai perspektif, termasuk aspek hukumnya. Dan kebijakan itu dilakukan semata-mata untuk merespon langkah yang cepat dan tanggap dalam upaya melawan Covid 19 dan dampaknya terhadap masyarakat," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
