Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Luhut: Kebijakan Ekonomi Indonesia Tak Aneh, Hanya Lebih Agresif

Menko Marves menyebutkan langkah serupa juga diambil berbagai negara di seluruh dunia dalam menghadapi pandemi.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 22 April 2020  |  20:07 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam Digital Launch of Indonesia's Multi-Stakeholder Action Plan, Rabu (22/4/2020). Istimewa - Humas Kemenko Marves
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam Digital Launch of Indonesia's Multi-Stakeholder Action Plan, Rabu (22/4/2020). Istimewa - Humas Kemenko Marves

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menegaskan bahwa kebijakan di bidang ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 merupakan langkah wajar.

Hal itu diungkapkannya dalam dialog bersama Menko Marves bertajuk Indonesia Bicara yang ditayangkan TVRI, Rabu (22/4/2020) malam.

Untuk menghadapi krisis ini, dia merincikan pemerintah telah melakukan efisiensi dan transparansi dalam pengalokasikan anggaran secara pas. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 untuk menangani pendemi itu, jelas dia, juga sudah memberikan ruang defisit anggaran lebih dari 3 persen.

Luhut menyebutkan langkah serupa juga diambil berbagai negara di seluruh dunia dalam menghadapi pandemi.

"Apa yang dilihat pemerintah bukan hal yg aneh, hanya kita lebih agresif. Kerja sama Bank Indonesia dengan pemerintah tanpa mengganggu independensinya juga dilakukan dengan tanggung jawab nasional," jelasnya.

Dengan ruang defisit yang dibuka itu, Menko Marves mengatakan pemerintah menghimpun dana Rp405 triliun untuk membantu berbagai macam program untuk menanggulangi dampak Covid-19, mulai dari bantuan langsung tunai atau BLT, insentif industri dan sebagainya.

Dana itu, jelas dia, terutama didapatkan dari penghematan anggaran negara.

"Traveling expenses pemerintah itu Rp43 triliun dipotong. Sekitar Rp22 triliun yang tidak perlu dikembalikan. Jadi, jangan lihat negatif saja Covid-19 ini," ujar Luhut.

Adapun, Perppu No. 1/2020 memberikan keleluasaan defisit anggaran hingga mencapai 5 persen sejak 2020—2022. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menegaskan bahwa defisit anggaran pada tahun ini dan tahun depan berada di bawah 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Target itu akan dipenuhi dengan melakukan pengelolaan anggaran yang disiplin. "Tahun depan kami proyeksikan 3 persen sampai 4 persen, dan disiplin anggaran sudah mulai kami lakukan," jelasnya saat memberikan keterangan secara virtual, Selasa (14/4/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

defisit anggaran Virus Corona Luhut Pandjaitan covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top