Bisnis.com, JAKARTA-Warga perkampungan di Depok, Bekasi, dan Jakarta harus pontang panting menambal bolong pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Mulai dari program edukasi yang macet, hingga distribusi bantuan sosial tak merata, jauh dari memadai.
Suhaili Suhendra hanya bisa meratap nasib. Sebagai wiraswasta, musim panen permintaan pasang tenda hajatan, tak bisa dinikmati tahun ini.
Pekerjaan pesanan itu seluruhnya dipaksa berhenti karena mencuatnya wabah Covid-19. Walau kenyataan hingga awal April lalu, hiruk pikuk Covid-19 di wilayah pemukiman Cipayung Jaya, Kota Depok seakan masih fatamorgana, warga belum bersikap serius.
Suhendra berstatus Ketua Rukun Tetangga di wilayah RT03/01. Jeda sebulan pasca pengumuman kasus perdana Covid-19 yang diumumkan langsung Presiden Joko Widodo, warga masih bersikap tak acuh, kerumunan masih ada di mana-mana terlebih setelah banyak aktivitas kerja yang diliburkan.
Apalagi, walau Pemkot Depok mengumumkan kondisi darurat pada pertengahan Maret, belum terdapat informasi apapun yang tersampaikan hingga tingkat RT/RW. Sejauh itu pula, Suhendra hanya meratap pekerjaan yang hilang.
Aktivitas swadaya pencegahan Covid-19 memang telah bermunculan. Di wilayah RT Suhendra saja, telah ada kelompok masyarakat #DepokLawanCorona yang spontan memberikan bantuan wastafel portabel swakarya di beberapa titik keramaian, serta cairan pencuci tangan kepada warga yang tetap beraktivitas menggunakan KRL.
Selebihnya, warga masih beraktivitas normal. Sosialisasi dan edukasi mengenai Covid-19 dari perangkat pemerintah, nyaris belum ada.
Padahal, sudah sejak status darurat, Pemkot Depok telah membentuk Satuan Gugus Tugas Covid-19. Bahkan, dikabarkan Pemkot Depok pun telah menganggarkan dana alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp100 miliar, untuk mencegah dan menangani pandemi, plus menyiapkan bantalan sosial.
Seiring berjalan waktu, kasus baru Covid-19 terus bermunculan di Kota Depok. Terjadi peningkatan ODP, PDP, dan pasien positif.
Tingkat kematian bertambah. Adapun PDP meninggal melebihi kasus pasien positif yang meregang nyawa.
Namun selama hampir dua bulan ini, tak satupun materi edukasi diberikan kepada warga. Ujug-ujug, Pemkot Depok mengalihkan peran tersebut kepada RT/RW melalaui program pembentukan kampung siaga.
Seabrek tugas kampung siaga diinformasikan melalui edaran yang berjenjang, mulai dari Camat, Lurah hingga RW. Satgas Kampung Siaga berkewajiban melakukan edukasi, pencegahan, hingga menyemprot fasos dan fasum dengan disinfektan secara rutin, dan pendirian lumbung pangan.
Untuk semuanya, kampung siaga dijatah modal Rp3 juta per RW. Di Depok, setidaknya terdapat 900 RW, perhitungannya Pemkot menggelontorkan dana Rp2,7 miliar untuk mendorong kampung siaga.
Jujur, minimnya edukasi dan sosialisasi, membuat tim kampung siaga sedikit kelimpungan, khususnya berkaitan pencegahan wabah tak kasatmata, serta skema penanganan medis yang bisa dilakukan warga. "Pekerjaan berat, karena harus menghadapi warga yang belum sepenuhnya memahami bahaya Covid-19 ini, kami juga tak memiliki informasi alur penanganan, semua kontak yang tertera itu sangat sulit dihubungi," kata Suhendra.
Belum lagi menyusun langkah operasional kampung siaga, Suhendra sudah morat-marit menanggulangi kasus Covid-19 yang hadir lebih cepat dari perkiraan. Siang hari, 7 April lalu, ada pesan berantai mengagetkan dirinya.
Belum mengantongi SK dan dana operasional, Suhendra harus menghadapi peristiwa meninggalnya seorang warga, yang ternyata berstatus PDP. Pagi sebelumnya, pengurusan jenazah warga tersebut dilakukan secara normal, melibatkan orang secara massal.
“Warga tak pernah tahu almarhumah PDP. Informasi PDP siang hari baru diketahui karena adanya surat dari rumah sakit,” jelas Suhendra.
Tak ada pilihan. Warga yang terlibat, termasuk keluarga almarhumah yang menolak pemulasaraan secara medis, masuk dalam kategori ODP.
“Sekitar 20 KK seharusnya isolasi mandiri karena kejadian itu,” kata Suhendra.
Belum adanya informasi dan petunjuk teknis menanggulangi kasus di tengah warga, membuat Suhendra semakin pening. Terkuaknya kasus hanya direspon penyemprotan disinfektan dan interogasi keluarga oleh aparat Kepolisian.
Sepekan berlalu dari kejadian, belum ada tindak lanjut kasus yang menimpa warga. Suhendra bersama Ketua RW Abdul Syukur semakin khawatir. Mereka tak dibekali alur informasi untuk melayangkan permintaan penanganan kuratif.
Terpaksa mereka bertanya kepada Lurah Cipayung Jaya. Persoalan inipun ternyata bukan kuasa seorang Lurah.
Namun inisiatif mendatangi Kelurahan, berbuah pemeriksaan tes kilat yang hasilnya 11 warga secara sementara dinyatakan negatif. Setidaknya, kecemasan warga berhasil diredam.
Kesibukan berikutnya dilakoni Syukur dan Suhendra, mendata warga. Kali ini, untuk kepentingan penyaluran bantuan yang bersumber dari Pemkot Depok berupa bantuan tunai Rp250 ribu, dan anggaran bantuan Pemprov Jabar.
Sekitar 50 warga di bawah Suhendra diajukan untuk menerima bantuan. “Mereka berstatus pekerja harian yang terkena imbas, pengemudi Ojol sampai buruh yang kena PHK,” jelasnya.
Tiba waktu penyaluran bantuan pertama dari Pemkot Depok pada Jumat (17/4/2020), Suhendra kembali gigit jari. “Satupun warga di sini, tidak ada yang dapat. Di RT lain, hanya empat orang. Katanya, ini dari Dinsos, jadi mau menanyakan kriteria harus ke sana,” singgungnya.
Di tengah kekalutan itu, kabar buruk kembali diterima. Seorang warga dinyatakan positif Covid-19.
Warga tersebut lebih dari dua pekan berstatus PDP, dan menjalani isolasi mandiri. Kasus berulang, warga tak pernah mengetahui di antara mereka terdapat ODP dan PDP yang wajib diawasi sekaligus dibantu selama menjalani isolasi.
“Tahunya dikabari bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan positif, sebelumnya kami tidak tahu, semakin cemas karena selama ini tidak ada jaminan kalau yang bersangkutan tidak keluar rumah, tidak ada yang mengawasi hanya tergantung kesadaran diri si pasien,” kata Suhendra.
BERNASIB SAMA
Kepusingan Suhendra persis dialami Ade Ardabili. Pemuda warga Duri Kosambi, Jakarta Barat itu harus menghadapi penanganan wabah yang semrawut di level bawah.
Warga perkampungan padat di Ibukota itu telah didera imbas wabah selama hampir dua bulan. Sebagian besar warga bekerja sektor informal, pedagang makanan, kuli pasar, hingga tukang ojek.
Rata-rata setiap RT terdiri dari 300 KK. Ade mengungkapkan warga yang kesulitan ekonomi selama wabah bisa mencapai 150 KK.
“Masalahnya, bantuan dari pemerintah hanya menyasar pemilik KJP, per RT hanya sekitar 50 KK. Nilai bantuan Sembako hanya sekitar Rp150 ribu,” terangnya.
Sejak Maret, Ade bersama belasan pemuda menghimpun aksi swadaya warga yang dinamai #DuriKosambiLawanCovid. Kelompok pemuda itulah yang aktif melakukan sosialisasi bahaya Covid-19, sekaligus membuat dan mendistribusikan masker maupun wastafel.
Sejalan menjalarnya virus, beberapa orang warga mendapat status ODP. Ketiadaan bekal alur informasi penanganan Covid-19 di tengah warga, sempat membuat lingkungan Duri Kosambi geger.
“Ada warga yang akhirnya dites negatif, awalnya kami bawa ke RS terdekat, terus ditolak. Akhirnya dibawa ke RSUD Cengkareng yang ternyata RS rujukan,” kata Ade.
Kekisruhan serupa juga dialami warga Kota Bekasi. Hendro Rahmandani mengungkapkan hingga kini warga Kota Bekasi, kesulitan mengakses informasi faskes penanganan Covid-19 di daerahnya.
Hendro yang membentuk aksi swadaya berlabel #BekasiLawanCovid, sejauh ini menilai Pemda Bekasi belum merealisasikan PSBB secara benar. Persoalan utama, lanjutnya, sosialisasi dan edukasi bahaya Covid-19 masih sporadis dilakukan swadaya warga.
“Kami memproduksi mandiri masker dan membagikannya ke warga sembari mengedukasi bahaya Covid. Sebab, intervensi dari pemerintah sangat minim, sehingga tingkat kepatuhan warga juga rendah,” ungkap Hendro.
Di sisi lain, bantuan yang dikucurkan Pemda Bekasi juga tak memadai. Bantuan yang bertujuan mengerem dampak sosial ekonomi warga, tak merata.
“Ada beberapa RT di lingkungan saya, samasekali tidak mendapatkan bantuan, yang lain pun cair namun beberapa gelintir orang saja,” katanya.
Sementara itu, Jurubicara #DepokLawanCorona Sahat Farida Berlian mengungkapkan lemahnya penanganan dan kebijakan antisipatif Covid-19 di wilayah Jabodetabek, bukan sepenuhnya karena ketiadaan anggaran. Melainkan, katanya, ketidaksiapan skema penanganan hingga level bawah oleh tiap Pemda.
Dia menilai Pemda mempunyai dua pekerjaan prioritas, memperkuat infrastruktur dan kelengkapan medis dan realisasi PSBB secara mutlak. Menurut Sahat, saat ini pekerjaan itu ditambah dengan penyiapan skema penyaluran bantuan logistik yang tepat sasaran.
“Kemungkinan untuk bantuan, tidak ada pembaruan data yang dilakukan Pemda. Lebih jauh, faktor ketidaktahuan warga menangani kasus Covid dan mencegah penularan, bom waktu ledakan kasus yang tidak kita harapkan,” kata Sahat.
Saat tim medis berjibaku menanggulangi arus pasien Covid-19, selayaknya warga jadi benteng pertama mencegah penularan. Sebaliknya, sosialisasi dan edukasi yang massif, penegakkan aturan, serta pemberian bantuan tepat sasaran, adalah cara pemerintah mempersenjatai warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
