Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Rampungkan Kajian Persoalan Sistemik Pengadaan Barang Jasa Covid-19

KPK tengah merampungkan kajian ihwal rekomendasi terhadap persolan sistemik terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 08 April 2020  |  17:07 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - KPK tengah merampungkan kajian ihwal rekomendasi terhadap persolan sistemik terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah.

Firli Bahuri menuturkan KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mempercepat penanganan Covid-19.

“Pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya adalah dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya,” kata Firli kepada seluruh Sekretaris Daerah dan Bupati/Wali Kota di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi tersebut dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP, di Gedung B Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Tim, imbuh Firli, juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari praktik rasuah.

“Saat ini tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan PBJ penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dalam kondisi darurat ini, lanjut Firli, pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola.

Arahan tersebut disampaikan Filri dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah.

Arahan disampaikan menyusul Surat Edaran KPK No. 08 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Virus Corona Firli Bahuri
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top