Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kepala Daerah Ditunjuk Jadi Kepala Gugus Tugas Covid-19 Di Daerah

Pemerintah pusat memutuskan kepala daerah ditunjuk menjadi Kepala Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing daerahnya.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 29 Maret 2020  |  19:17 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bisnis - Himawan L Nugraha
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran terkait percepatan penanganan virus Corona di daerah. Surat tersebut menerangkan bahwa gubernur, bupati dan walikota mutlak menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

SE dengan nomor 440/2622/SJ itu menerangkan Gubernur suatu daerah juga menjadi anggota dewan pengarah gugus tugas di tingkat nasional. Adapun ketua gugus tugas di daerah diminta mengambil sejumlah upaya pengananan wabah.

Pertama, antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kedua, membuat susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana gugus tugas di daerah. Ketiga, pendanaan yang diperlukan untuk keperluan oleh gugus tugas di daerah dibebankan pada APBD.

“Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” tulis surat edaran yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Minggu, (29/3/2020).

Di sisi lain, pemerintah daerah dapat menerapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 atau keadaan tanggap darurat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan mempertimbangkan sejumlah langkah.

Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal kondisi yang diterangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan baik di tingkat I maupu II.

Penetapan status tersebut juga dapat dilakukan setelah adanya kajian atau penilaian kondisi daerah dan setelah gubernur dan bupati/walikota menerapkan status bencana Covid-19.

Adapun Tito Karnavian mengingatkan bahwa diperlukan analisa matang, mendalam, dan berdasar untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga medis.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki. Beberapa diantara seperti kerja sama dengan rumah sakit swasta, menambah ruang isolasi, dan meningkatkan kapasitas puskesmas.

“Dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah maka daerah dapat memberikan bantuan sosial,” tulis SE tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri kepala daerah Virus Corona
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top