Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Atasi Dampak Corona, Program Padat Karya Tunai Perlu Dipercepat

Pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai untuk mengurangi dampak wabah Corona.
Ilustrasi-Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kedua kanan) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat, Jumat (13/4/2018)./Antara-Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi-Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kedua kanan) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat, Jumat (13/4/2018)./Antara-Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai untuk mengurangi dampak wabah Corona.

Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan pemerintah seharusnya segera mengeksekusi program Padat Karya Tunai. Dengan begitu daya beli masyarakat meningkat di tengah ancaman ekonomi akibat pandemi virus Corona,

Program Padat Karya Tunai merupakan program yang bersifat swakelola oleh masyarakat atau cash for work.

Menurut Irwan, di tengah situasi yang terjadi sekarang, masyarakat membutuhkan daya beli yang kuat

“Karena itu perlu percepatan oleh kementerian guna mengurangi dampak ekonomi akibat Corona,” kata Irwan.

Irwan mencontohkan, Kementerian PUPR di tahun 2020 telah menganggarkan Rp8,64 triliun untuk program padat karya tersebut.

Anggaran itu digunakan untuk tujuh program termasuk pembangunan jembatan gantung, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

“Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Menurut Irwan program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, program itu bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper